SANGATTA REVIEW BAHAS KEMANDIRIAN DESA

_MG_7776Wartakutim.com, SANGATTA– “Kemandirian desa upaya membangun Indonesia”, tema yang di angkat dalam program Sangatta Review episode ke 4 garapan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kabupaten Kutai Timur, PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan Hotel Royal Victoria. Acara diskusi santai ini di siarkan secara live oleh radio Gema Wana Prima (GWP) 100,2 Fm selama tidak kurang dari 3 jam, di Maloy Coffe Café (MCC) Hotel Royal Victoria.

Untuk diskusi kali ini, di hadirkan team ahli penyusun Undang Undang no 6 tahun 2014 tentang desa dan sekaligus dosen prodi Ilmu Pemerintahan STPMD APMD Yogyakarta, Sutoro Eko Yulianto, M.Si dan juga hadir wakil Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, Asisten IV Pemkab Kutim Mugeni, Kepala badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan desa (Bapemmas) Erlian Noor Kapolres AKBP Edgar Dipenogoro dan wakapolres Kutim, Kompol Fanani Eko, Kasintel Kejaksaaan Dodi Gazali Emil, Camat Sangatta utara Didi Herdiansyah, Management PT. KPC, Kepala cabang Bank Kaltim Sangatta, sejumlah kepala desa di Kecamatan Sangatta Utara, Selatan dan Bengalon, Direktur BUMDES, BEM STIE, SAPMA PP dan LSM Lokal Sangatta

Sekretaris KNPI Kutim, Bakri Hadi dan GM Hotel Royal Victoria Sangatta, Warni Hidayat memandu diskusi tersebut dari pukul 08:00- hingga pukul 23:00 Wita. Materi diskusi yang termuat yakni tentang definisi kemandirian desa itu sendiri di tinjau dari berbagai macam presfektif, isu Penguatan kapasistas SDM desa, Anggaran yang besar dampak dari penerapan UU no 6 tahun 2014, alih teknologi, kendala dan masalah yang di hadapi pemerintah desa” Diskusi kita bagi menjadi 3 sesi, sub materi diskusi kita bagi bagi kepada smua yang hadir untuk tanggapan dan masukkannya,” kata Bakri

Sementara itu Sutoro Eko selaku tenaga Ahli Penyusun UU Desa mengatakan Negara melalui UU Desa ini ingin  menunjukkan visi, misi dan semangat untuk melindungi dan memperdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. “ Dengan Undang undang desa ada pelimpahan pengalokasian anggaran kementerian yang harus diserahkan kedesa dan mejadi urusan wajib desa,”

 Lebih lanjut ia mengatakan sudah selayaknya  Pengalokasian anggaran untuk desa berdasarkan mandat undang undang adalah Proporsional, ia berahrap dengan  UU tentang desa ini banyak nilai manfaat lebih yang di dapat oleh desa.

Ia juga meminta kepada pemerintah daerah agar proses administrasi desa bisa di kawal dan dilakukan pendampingan, karena dari kendala di admninstrasi inilah munculnya masalah terutama pad aspek hokum,” Administrasi di Desa selalu terputus saat ganti kepala desa dan perangkat yang lain juga diganti). Banyak kepala desa terjerat korupsi karena disebabkan permasalahan administrasi, “ pintanya

Sutoro Eko yang juga Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta ini mengatakan bahwa pemerintah ingin membangun Tradisi Berdesa, yakni desa bukan hanya sekedar kampung halaman atau tempat bermukim, tetapi juga menjadi basis sosial serta basis politik pemerintahan.

Ia menambahkan, dengan nantinya diberlakukannya UU tentang Desa ini, maka desa diberi keleluasaan lebih dalam penyusunan anggaran desa hingga pelaksanaan program-program desa. Selain itu desa juga dapat melaksanakan proyek-proyek fisik sendiri yang tidak perlu lagi menunggu penganggaran oleh dinas PU dan aspirasi DPRD, walaupun perencanaannya harus tetap melalui musyawarah desa (Musdes)

 Dengan penggelontoran uang tersebut ke desa-desa, menurut Toro , perlu ada sistem pengawasan yang efektif agar desa-desa tidak mengalami hal yang sama seperti pemerintah daerah. “Pendampingan dan pengawasan ke desa menjadi penting, banyak dana yang mengalir ke desa, jika tidak di damping dan di awasi maka desa akan tetap tidak ada kemajuan” jelasnya

 Wakil Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman mengatakan ada dua hal yang selalu ia sampaikan apabila berbicara tentang Desa yakni  Terkait dengan anggaran dan potensi Desa, “Desa bisa memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Setiap kepala Desa harus Mengetahui potensi sumber daya di Desanya, contoh  bagaimana mengembangkan potensi Desa Dibidang kesehatan, bagaimana cara mendorong munculnya Posyandu, dan bagaimana Desa bisa mengarsipkan (dokumentasi) setiap kegiatan” jelasnya

 Ardiansyah juga berharap hasil notulensi dari diskusi Sangatta review di jadikan sebagai salah satu rujukan dalam evaluasi dari pencapaian visi dan misi pemkab Kutim, “ Saya meminta agar semua percakapan, masukan rekomendasi dan saran saran yang tercatat di notulensi diskusi ini bisa menjadi salah satu dasar evaluasi pencapian program dan kegiatan pemerintah,” katanya mengakhiri sesi Sangatta review edisi ke 4 (Bak)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.