DPRD Kutim Akan Usulkan Perda Inisiatif CSR

Ketua DPD Partai Golkar Kutim Mahyunadi
Ketua DPD Partai Golkar Kutim Mahyunadi
Ketua DPD Partai Golkar Kutim Mahyunadi

Sangatta, wartakutim.com – Anggota DPRD kabupaten kutai timur kalimantan timur akan mengusulkan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif Dewan tentang Tanggungjawab Sosial Corporate Social Responsibility (TJS CSR).

Calon Kuat Ketua DPRD Kutim Mahyunadi mengatakan, DPRD Kutim sangat berpeluang untuk mengarap Raperda Itu, mengingat banyaknnya perusahaan yang ada di Kutim yang memiliki dana CRS yang pengelolaannya masih kurang transparan.

“Akan ada peluang bagi DPRD untuk menggarap reparda tentang Tanjung Jawab Sosial (CSR) ini”kata Mahyunadi kepada wartawan saat ditemui diruang kerjannya di Kantor DPRD Kutim, Rabu (10/9).

Politisi Partai Golkar ini lebih lanjut mengatakan, Raperda ini nantinnya akan dikaji melakukan studi banding dengan daerah lain yang telah memiliki perda CSR.

“DPRD nanti akan programkan, melakukan studi banding ke daerah lain yang telah memiliki produk perda CSR ini”kata orang nomor satu di Partai Golkar Kutim ini.

Kabupaten Kutai timur, Kata dia, terdapat puluhan perusahaan skala besar yang beroperasi, seperti sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan. Mereka memiliki dana CSR yang besar, makanya perlu didukung payung hukum agar pengeleloannya lebih bermanfaat bagi masyarakat.

“Dengan adanya perda CSR ini, maka Pemkab Kutai Timur bisa mengetahui dan memantau komitmen perusahaan untuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat.” ujar adik politisi ternama dari partai Golkar Mahyudin ini.

“Perda CSR juga merupakan payung hukum Pemkab untuk bekoordinasi dengan perusahaan dalam melaksanakan program TJS setiap tahun”sambunnya.

Hal senada juga diutarakan oleh Ketua DPRD Sementara Kasmidi Bulang, keinginan untuk membuat perda CSR sudah lama namun belum terwujud. Namun saat ini sudah ada peluang untuk dibentuk melalui raperda inisiatif dewan.

Menurut Kasmidi Bulang, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dikatakan bahwa DPRD boleh membuat Perda CSR dan itu berdasarkan Undang-Undang.

“Kami sudah melakukan Bintek di Kemendagri, salah satu poin yang dibahas adalah DPRD boleh membuat Perda CSR yang dianggap berdampak positif bagi masyarakat”kata Kasmidi Bulang.

Sebelumnya Ketua Forum CSR Kutai Timur, Hidayat mengatakan, dana CSR perusahaan di kutai timur mencapai ratusan miliar rupiah yang diberikana kepada masyarakat.

“Dana CSR mencapai ratusan miliaran rupiah, namun diberikan kepada masyarakat melalui program pemberdayaan bukan dalam bentuk uang”katanya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.