WARTAKUTIM.com, SANGATTA, — Politisi Partai Hanura Kutai Timur Herlan Mappatiti menyebutkan, pemerintah daerah (Pemda), pengusaha serta masyarakat di Kutim saat ini sedang galau karena adanya pemangkasan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Kutai Timur sebesar Rp1,4 Trilliun yang dilakukan pemerintah pusat sebagai mana tertuang dalam peraturan Presiden No. 66 tahun 2015.
“Hanya persoalan sekarang, Apa yang membuat kita cemaskan sekarang ini, apa yang membuat kita galau ini masih asumsi atau prespeksi, belum ada data akurat. Pemkab Kutai Timur, belum pernah menyampaikan kepada kami (DPRD) kepada pak ketua, bahwa kita (Kutim) mengalami pengurangan anggaran DBH), dan ini hanya masih penyampaian secara lisan”ungkap Herlan saat hearing DPRD Kutim dengan elemen masyarakat, Kamis (1/9) lalu.
Dikatakannya, seharusnya sejak dulu pemkab Kutim tidak hanya terjebak dengan sumber daya alam ada yang dimiliki dan memikirkan cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Daerah-daerah yang punya PAD tinggi tidak merasa galau seperti apa yang dirasakan oleh Kutim saat ini. Kita melihat, bagaimana Makassar, tidak merasa galau, bagaimana bali, tidak merasa galau, sebab mereka memiliki PAD yang cukup besar dan ini bisa dijadikan barometer untuk meningkatkan PAD Kita,”kata legislator ini.
Dia menambahkan, pemkab kutim memiliki potensi untuk meningkatkan PAD dari berbagai sector di luar dari sector pertambangan, migas dan perkebunan sawit. Apalagi kata dia, Kutim yang wilayahnya sangat luas dan memiliki garis pantai yang cukup panjang yang akan mampu meningkatkan PAD dari sector kelautan dan perikanan.
Selain itu, lanjut dia, pemkab harus mempercepat dan menyelesaikan pembangunan bandara serta pembangunan terminal dan pelabuhan. Dari sector tersebut, bisa digali PAD yang cukup besar.
”Saya berharap, terminal untuk diselesaikan, bandara di selesaikan, pelabuhan cepat diselesaikan, dan kampus kampus segera di bangun, ini akan ada ekonomi baru yang akan tercipta,’terangnya.
Herlan juga menginginkan agar perusahaan daerah (Perusda) yang ada di hidupkan dan dikelola dengan baik agar dapat memberikan pemasukan untuk daerah
“Perusda yang seharusnya bisa mendongkrak PAD Kutim, namun dibiarkan untuk mangkrak dan tanpa perhatian. Sekira ini harus kita bersama sama untuk berpikir tentang masa depan kutim,”ungkapnya
Herlan lebih jauh menilai, pemerintah selama ini melakukan pembangunan yang bersifat konsuntif yang artinya pembangunan yang tidak bersifat investasi ”kita banyak sumber-sumber PAD yang tidak terkelola dengan baik dan segera harus digarap,”katanya
