oleh

Diduga Salah Bayar Panjar Lahan, Pemkab Kutim Kecolongan Rp 12 Miliar

-Ragam-Dibaca : 2.140 Kali

WARTAKUTIM.CO.ID – Kepala Dinas Pembebasan Lahan dan Tata Ruang (PLTR) Kutai Timur (Kutim) Yusuf Samuel mengakui ada kesalahan proses pembayaran panjar lahan yang dilakukan oleh pemkab Kutim melalui DPLTR. Tidak tanggung-tanggung, dalam dugaan kesalahan pembayaran uang panjar lahan tersebut nilainya mencapai Rp 12 miliar.

Hal ini diungkapkan Yusuf saat ditemui wartawan usai menghadiri rapat Coffee Morning yang dihadiri seluruh pimpinan Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Kutim, Senin (12/3/2018).

Dikatakannya, , dalam proses pembayaran panjar lahan tersebut diduga kuat ada kesalahan pembayaran yang dilakukan oknum pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kutim yang saat itu masih DPLTR Kutim.

“Hal ini terungkap setelah ada pengakuan dari salah satu anggota kelompok pemilik lahan,  tetapi dalam proses pembayaran panjar kemudian pemilik lahan tidak menerima uang pembayaran tersebut,”ungkapnya.

Menurutnya, kelompok tersebut pemerintah Kutim dalam hal ini Dinas PLTR membayar kepada kelompok lainnya. Akibat adanya dugaan kesalahan pembayaran tersebut maka proses pelunasan pembayaran lahan terpaksa ditunda hingga ada kejelasan hukumnya.

Dikatakannya, nilai sisa pembayaran yang seharusnya dilunasi Pemkab Kutim senilai Rp 1 miliar. Hal ini karena pihaknya tidak mau terulang kembali kesalahan yang sama seperti sebelumnya. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan verifikasi berkas dan surat-surat bukti kepemilikan lahan pada kelompok masyarakat tersebut.

“Jika nantinya tidak ada hasil hukum dan bukti-bukti kepemilikan tanah yang sah tidak bisa diperlihatkan, maka proses pembayaran tanah tidak akan dilanjutkan,”pangkasnya. (wal)

  • " data-pin-do="buttonPin" data-pin-config="beside">