oleh

G20Mei Optimis Memenangkan Gugatan di MK

-Hukum Dan Kriminal-Dibaca : 697 Kali

SANGATTA – Ketua Gerakan 20 Mei (G20MEI) Kutai Timur (Kutim) menilai, pemotongan dana transfer ke daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah pelanggaran konstitusi dan hal ini sangat merugikan Pemerintah daerah khususnya daerah penghasil seperti Kutai Timur.

Dikatakannya, pemotongan dana transfer ke Kutai Timur selama dua tahun (2016-217), nilai cukup fantastik mencapai sekitar Rp 3 Triliun. Jika dana tersebut bisa dikembalikan ke Pemkab Kutim, maka ini akan dapat meningkatkan pembangunan di Kutim dan mengsejahterakan masyarakat Kutim.

“Apa yang menjadi hak masyarakat Kutai Timur, sudah seharusnya kembali. Bahkan, pengembalian anggaran tersebut tak cukup apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang angkanya mencapai 3 Triliun,”terang Irwan.

Lebih lanjut Ia mengatakan, situasi seperti ini tidak boleh untuk didiam. Pemotongan anggaran dana transfer daerah beberapa tahun terakhir sampai anggaran tahun ini akan terus berlanjut.

“Jika ini dibiarkan, maka akan ada pelambatan bahkan stagnasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah jika tidak dihentikan kesewenangan ini,”katanya.

Sementara itu Sekje G20Mei Arham menambahkan, apa yang dilakukan G20Mei mengunggat pemerintah pusat tentangĀ  Pasal 15 ayat (3) huruf d UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN Tahun 2018 mengenai ketentuan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa di mahkamah Konstitusi adalah perlawanan masyarakat Kutim terhadap ke tidak adilan pusat terhadap Kabupaten Kutai Timur.

Pihaknya, mengakui murni perjuangan dilakukan organisasinya untuk memperjuangkan hak hak masyarakat agar tidak semena mena dalam melakukan pemotongan dana transfer.

Menurut Irwan (Ketua G20Mei), dirinya bersama kuasa hukum telah menyampaikan dokumen kesimpulan kepada Mahkamah konstitusi (MK) per tanggal 12/04/2018 yang lalu..

“Berdasarkan dokumen dan fakta persidangan beberapa kali yang di ikuti, maka kami sampai pada kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran konstitusi ketika pemerintah pusat melakukan pemotongan atau penundaan dana transfer daerah termasuk dalam hal ini dana bagi hasil yang terjadi beberapa tahun terakhir di Kutai Timur,” terangnya

Lebih lanjut Ia menjelaskan, dirinya setelah menyampaikan dokumen kesimpulan dari hasil dan fakta persidangan, dirinya bersama dengan kuasa hukum hanya menunggu penjadwalan putusan dari Hakim Mahkamah Konstitusi.

“Semoga kita diberikan keputusan yang berkeadilan bagi daerah kita Kutim, dan bagi daerah-daerah di seluruh Indonesia,” Pungkasnya

  • " data-pin-do="buttonPin" data-pin-config="beside">