oleh

TNI dan Polri Tetap Utamakan Kewajiban Tangani Karhutla

SANGATTA – Kapolres Kutim AKBP Teddy Ristiawan mengungkapkan perihal penangkapan 2 pelaku pembakaran hutan dan lahan, di Kecamatan Muara Bengkal.  Dimana masih banyak masyarakat yang berdalih, pembakaran lahan merupakan kebiasaan alias adat masyarakat.

“Selanjutnya mereka telah disidik di Polres, dengan jumlah tersangka sebanyak dua orang dimana dilakukan penyelidikan secara tuntas. Termasuk juga evaluasi penanganan Karhutla di Kutim. Sehingga kami menyarankan, agar Bupati mengeluarkan maklumat, terkait dengan larangan membakar  hutan dan lahan,” jelasnya.

Maklumat penting dilaksanakan, agar menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Kutim. Dan kedua untuk jadi tinjauan kembali Pemkab Kutim, dengan berkaca pada kejadian Karhutla beberapa waktu lalu. Yakni  saat BPBD, TNI dan Polri, maupun Damkar mengatasi lahan yang terbakar cukup luas.

“Karhutla terjadi di Sangatta Utara, pada saat titik hot spot dan kita datang kelapangan, waktu itu mobil damkar hanya 1 unit, mobil BPBD 1 unit. Karena karhutla cukup luas waktu itu, kami membutuhkan bantuan unit sebanyak 1 lagi. Tetapi ternyata pihak damkar tidak bisa mengirimkan bantuan, dengan alasan anggaran tidak ada. Namun karena kejadian ini terkait kemaslahatan orang banyak, kedepannya dapat dijadikan prioritas,” ungkap Kapolres dalam Rapat Koordinasi Lanjutan Karhutla di kantor Bupati pada Kamis (19/9) pagi tadi.

Terkait upaya-upaya yang telah dilakukan oleh TNI dan Polri dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kutai Timur, terus berjalan bersama dengan instansi-instansi terkait, hingga juga masyarakat. Walaupun tidak didukung anggaran, baik TNI dan Polri tetap mengutamakan kewajiban. Kapolres Kutim juga meminta agar pihak Linmas di kecamatan dan desa ada piket jaga, sehingga pada saat terjadi Karhutla, pihak TNI dan Polri tidak sendirian dilapangan.

“Yang namanya tugas, Insya Allah ikhlas, kami berbuat cukup banyak. Mulai memasang spanduk hingga meme-meme di medsos, juga dilakukan. Tetapi masalahnya, masyarakat yang membakar hutan tidak memiliki medsos, sehingga mereka tidak tahu. Tetapi minimal kita berusaha berbuat, agar penanganan dan pencegahan Karhutla dapat di minimalisir,” ungkap Teddy Ristiawan.

Perlu diketahui oleh masyarakat, bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 78 ayat (3) menyebutkan bahwa pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar. Selain itu jika mengacu pada pasal 78 ayat (4) menyebutkan bahwa pelaku pembakaran hutan dapat dikenakan sanksi kurungan 5 tahun dan denda maksimal sebesar Rp 1,5 miliar. (Arso)

  • " data-pin-do="buttonPin" data-pin-config="beside">