SANGATTA – Pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh KPUD Kutai Timur (Kutim) yaitu bagaimana meningkatkan minat pemilih untuk turut menyukseskan Pilkada. Targetnya tak lain adalah menekan angka golput yang lumayan tinggi pada saat Pilkada Kutim 2015 lalu.
Hal ini pun menjadi catatan penting KPUD Kutim untuk menekan angka golput di Pilkada Kutim 2020 dengan menerapkan strategi sosialisasi secara stimultan. Hal ini ditegaskan langsung oleh Komisioner KPUD Kutim Handoko. Menurutnya KPUD Kutim perlu melakukan aksi stimultan agar masyarakat datang ke TPS untuk mempergunakan hak pilihnya.
“Pilkada sebelumnya, pada 2015 lalu, partisipan Kutim hanya berada di angka 40 hingga 50 persen saja, sisanya golput. Para Pemilu 2019 lalu, meski meningkat tapi juga tak beda jauh. Untuk Pilkada 2019 ini, KPU Kutim menargetkan peningkatan hak pilih warga mencapai angka 77 persen,” jelasnya.
Handoko menambahkan demi kesuksesan Pemilu tidak hanya sekadar Pilkada yang aman dan lancar. Namun jumlah peserta yang ikut ke TPS dan menyalurkan hak pilihnya juga jadi penilaian keberhasilan.
“KPUD Kutim berupaya untuk memastikan semua orang yang sudah punya hak pilih dan dicatat dalam daftar pemilih pemilu. Upaya kita untuk menekan angka golput dengan alasan administratif ini misalnya, mencatat dia yang sudah punya hak pilih tapi tidak tercatat,” paparnya saat berdialog dengan instansi terkait mulai dari perwakilan Kejari Kutim, Satpol PP, Kesbangpol, Polres, Kodim 0909/SGT, hingga Disdukcapil dalam Rapat Koordinasi Peluncuran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutim di Kantor KPUD Kutim kawasan Bukit Pelangi, Selasa (3/12/2019) lalu.
Selanjutnya, Handoko mengingatkan bahwa golput merupakan tindakan mubazir politik. Penyelenggaraan Pilkada Kutim 2020 membutuhkan tenaga dan biaya yang besar. Waktu untuk mempersiapkan seluruh tahapan juga tak bisa dibilang sebentar.
“Biaya besar itu hakikatnya untuk melayani pemilih menggunakan hak politiknya. KPU sudah memberikan pelayanan, mendaftar semua orang yang sudah punya hak pilih dalam daftar pemilih. Kita pun sudah menyiapkan TPS, logistik, dan petugas di TPS. Jadi kita berharap pemilih juga menggunakan hak politiknya, karena biaya yang sudah dikeluarkan ini besar sekali,” tutupnya. (hms13)
