Berita PilihanKaltim

Perusda MBS Belum Beroperasi, Komisi II DPRD Kaltim Gelar RDP

137
×

Perusda MBS Belum Beroperasi, Komisi II DPRD Kaltim Gelar RDP

Sebarkan artikel ini

SAMARINDA – Nampaknya untuk mendapatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy yang dibangun sejak 2012 lalu, ternyata belum dapat berjalan dan beroperasi sesuai harapan semua pihak. Padahal kawasan ini menjadi kebanggan bagi seluruh masyarakat Kaltim, sebagai kawasan industri dan pelabuhan berskala internasional.

Menindaklanjuti hal tersebut, DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan tiga anak perusahaan MBS tersebut yaitu PT. Maloy Batuta Trans Kaltim, PT. Kaltim Kawasan Industri Maloy dan PT. Kaltim Pelabuhan International Maloy dan dihadiri langsung oleh Direktur Utama MBS, Agus Dwitarto, di gedung E lantai kantor DPRD kaltim, Selasa(4/2/2020) lalu.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu menyebutkan selain jaraknya juah, ada beberapa hal lain yang menjadi faktor kuat KEK Maloy tak diminati investor yakni fasilitas penunjang belum lengkap.

“Pemerintah terlalu cepat menginvestasikan duit di sana, tapi fasilitasnya juga belum ada. Sehingga itu yang membuat banyak investor tidak mau,” ungkap Baharuddin Demmu .

Terkait bagaimana jika anak perusahaan MBS itu dibubarkan, Baharuddin Demu mengungkapkan mungkin ada opsi untuk membubarkan dua anak perusahaan itu, tapi yang menarik, jika itu dibubarkan, maka MBS secara langsung akan mengelola, tidak lagi melalui anak perusahaan.

“Jadi, kalau mau dijalankan, tinggal dipikirkan lagi, pemerintah harus memberikan anggaran lagi untuk membangun fasilitasnya, atau sekaligus ditutup. Itu saja pilihannya,” jelasnya.

Adapun anggota DPRD Kaltim lainnya, yakni Sutomo Jabir menanggapi bahwa fasilitas penunjang seperti SPAM air, listrik, maupun jalan pendekat menuju ke kawasan KEK Maloy belum tersedia, sehingga hal inilah yang menjadi alasan mengapa sampai sekarang KEK Maloy belum bisa menarik investor untuk beroperasi di sana.

“Bahkan menurut informasi yang saya dapat, hingga sekarang tidak ada aktivitas di sana, padahal menurut penuturan MBS ada sekitar lima ratus juta rupiah untuk melakukan perbaikan kantor maupun menyiapkan fasilitas penunjang seperti air dan listrik,” jelasnya. (Ima)