oleh

OPINI : Pilkada Rasa Corona

Pilkada Rasa Corona
Oleh : Uce Prasetyo

Pilkada serentak 2020, di undur. Itu sudah jelas. Sesuai kesepakatan DPR RI dan pemerintah. Kapan dan bagaimana? Itu yang belum jelas. Rencananya. Ada 3 pilihan jadwal. Desember 2020, Maret 2021, atau Desember 2021. Tentu, itu akan di tetapkan dengan Perpu.

Kapan Perpu-nya terbit? Harus sebelum September. Sebab UU terkait Pilkada. Sudah mencantumkan bulan September 2020. Jadwal mana yang akan, ditetapkan oleh Perpu? Tergantung keadaan. Keadaan si biang kerok, yaitu Corona.

Maka, pembuat kebijakan. Pasti dan harus mempelajari data tentang Corona. Prediksi dan realitanya. Prediksi resminya. Versi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Corona ini seputar 3 bulan, masa darurat hingga 29 Mei 2020. Alhamdulillah, bila sepak terjangnya Corona cuma tanggal itu.

Namun, saya prediksi tidak. Jauh lebih panjang. Mengapa? Tentu ada alasannya.

Cina saat Desember 2019, sudah ada yang terjangkit. Hitungan jari yang positif. Banyak negara, awalnya tidak tegas menutup bandaranya. Sekarang! dampaknya baru berjalan 4 bulan, sudah jadi pandemi dan seluruh dunia terjangkit. Sedunia yang positif berjumlah 85.000 orang perhari, totalnya sekitar 1,5 juta orang. Yang meninggal sekitar 6.000 orang per hari.

Bahkan dibeberapa negara, lebih parah negara yang terdampak. Daripada negara asal virus semula. AS rekornya per hari ini. Sudah lebih dari 400.000 orang terjangkit. Meninggal setiap hari sekitar 1.500 orang. Dan terus bertambah.

Negara Eropa serupa. Klasemen atas lainya : Italia, Spanyol, Perancis, dan Jerman. Yang positif lebih dari 100.000 per negara. Angka kematian nya sekitar lebih 10%, kecuali Jerman. Mereka sudah mengalahkan China. Dari jumlah yang positif dan yang meninggal. Cina saat ini berada diurutan ke 7.

Kebanyakan negara, saat ini belum ada tanda tanda grafiknya turun. Kecuali Cina, yang dikabarkan berhasil mengendalikan penyebarannya. Namun masih waspada dengan melakukan lock down pada kota lainnya. Karena adanya serangan gelombang kedua.
Yang positif dari warganya, yang datang dari luar negeri. Termasuk datang dari yang baru pulang bekerja di Indonesia.

Di banyak negara. Dari grafiknya. Bukan pola Gunung, pola air terjun, atau pola pelana. Tapi pola gugusan gunung. Yang naik, turunnya berulang ulang kali, seperti gelombang.

Kalau satu sumber wabah di Cina saja, dalam waktu 4 bulan. Wabahnya menyebar di seluruh Dunia. Bagaimana bila seluruh dunia yang jadi sumber wabah? Dan berganti-ganti. Dengan pola serta penyebaran, mirip MLM dan bergelombang. Bisa-bisa, 4 bulan lagi, 4 bulan lagi, lagi dan lagi.

Sepanjang belum ada vaksin nya. Kecemasan, ketakutan, pembatasan sosial, lock down atau slow down tetap ada di mana mana. Dampak ekonomi hingga pembatasan sosial ini. Bisa lebih parah dari krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998, yang dampaknya masih terasa hingga 2005.

Perusahaan, dan apapun itu pasti terdampak. Mayoritas negatif, bayar gaji dan kewajiban tetap. Pemasukan terjun bebas. APINDO pusat, organisasi nya pengusaha. Sudah bersuara, cash flow banyak perusahaan. Hanya bisa tahan kurang dari 3 bulan. Lebih dari itu, banyak bertumbangan.

Istilah rasionalisasi, merumahkan, efesiensi. Akan jadi makanan sehari-hari. Bila dulu, sektor formal bertumbangan. Banyak karyawan berpindah kerja di sektor non formal. Sekarang kedua sektor sama-sama tumbang.

Bila Presiden memilih model pilkada langsung. Paling mungkin adalah pilkada di tahun 2022. Dengan masa jabatan hanya sekitar 2 tahun. Sebab, Sosialisasi nya. Dengan tatap muka dan kampanye terbuka. Ini hanya bisa bila ancaman Corona. Benar-benar sudah sirna.

Ketika Perpu itu di terbitkan. Taruhlah bulan Agustus. Dan ancaman Corona masih terasa. Ekonomi rakyat sedang meronta ronta. Anggaran tahun depan, tersedot membiayai dampaknya. Tak terkecuali, anggaran untuk Pilkada.

Maka yang paling mungkin. Presiden akan memilih cara Pilkada yang berbeda. Yaitu Pilkada tidak langsung. Pemilihan oleh DPRD. Seperti pemilihan Wagub DKI Jakarta, yang terlaksana 2 hari lalu.

Biaya Pilkada. Untuk satu kabupaten. Biaya resminya. Itu bila dibelikan beras 10 kg untuk tiap Kepala Keluarga (KK). Bisa dibagikan untuk sekitar 115.000 KK, selama 6 bulan. Itu berarti seluruh KK dalam satu kabupaten, bisa dapat jatah rata. Bila untuk yang bukan pekerja formal saja. Taruhlah sekitar 60.000 KK. Bisa sepanjang tahun rakyat dapat jatah beras. Merata dan gratis.

Demokrasi di anggap perlu. Ketika rakyat bisa makan. Saat rakyat kelaparan. Bisa makan itu adalah pilihan yang utama. Maka sangat mungkin. Corona ini akan membuat cara Pilkada yang berbeda. Dan bila cara Pilkada berbeda. Maka pada bulan Maret 2021, yang sangat mungkin, jadi pilihan jadwalnya. (Adv)

DOWNLOAD APLIKASI WARTAKUTIM

  • " data-pin-do="buttonPin" data-pin-config="beside">

News Feed