oleh

Diserahkan Pemerintah Pusat, Tahun Depan Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan Dilanjutkan

-Berita Pilihan-Dibaca : 2.535 Kali

WARTAKUTIM.CO.ID,SANGATTA – Calon Wakil Bupati Nomor urut 3 Kasmidi Bulang memastikan pengerjaan Pelabuhan akan dilanjutkan dan dianggarkan pada tahun 2021 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Kasmidi Bulang saat menggelar kampanye tatap muka di Jalam Manthe, Kecamatan Sangatta Utara, pada Minggu (01/11/2020) sore.

“Insyah Allah, 2021 pembangunan Pelabuhan Kenyamukan kita lanjutkan”ujar Kasmidi Bulang saat memberikan sambutan di acara peresmian secretariat keluarga Palopo.

Kasmidi yang juga menjabat sebagai Plt Bupati Kutim ini mengatakan, pembangunan Pelabuhan kenyamukan adalah bentuk komitmen pemerintah kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dalam menyediakan pasilitas umum bagi masyarakat.

Menurut pria yang akrab disapa KB ini, terhambatnya pembangunan Pelabuhan kenyamukan di karenakan Pelabuhan tersebut masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, sehingga pemkab Kutim tidak dapat menganggarkan pembangunan di Pelabuhan tersebut.

Diungkapkan, saat ini pemerintah pusat telah menghibahkan ke Pemkab Kutim, sehingga pemkab kutim telah memiliki wewenang untuk membangun dan mengembangkan Pelabuhan kenyamukan.

“Kalau dulu itu sisi lautnya termasuk Pelabuhan merupakan wewenang pemerintah pusat dan sisi darat merupakan tanggungjawab atau wewenang pemerintah daerah. Tahun ini pemerintah pusat telah menghibahkan ke pemkab Kutim sehingga pembangunannya bisa kita lanjutkan tahun tahun,”ujarnya.

Lebih lanjut Kasmidi mengatakan, jika Ia Kembali menjabat sebagai Plt Bupati akan merampungkan semuanya dan melakukan seremonial untuk kelanjutan pembangunan Pelabuhan kenyamukan.

“Setelah saya masuk Kembali pada tanggal 6 Desember 2020, saya akan segera memerintahkan dinas perhubungan untuk mengurus dokumen yang dibutuhkan,”katanya

Dikatakannya, Jalan yang terputus sepanjang 500 meter menuju Pelabuhan akan segera dilakukan pengerjaanya dan Kembali dianggarkan pada tahun depan.

Sekedar di Ketahui, jalan sepanjang 500 meter menuju Pelabuhan selama ini menjadi kendala serius untuk dilanjutkan pengerjaannya di karenakan masalah non tehnis pembebasan lahan.

Menurut mantan Kadis Pekerjaan umum Kutim Aswan dini kepada wartakutim sebelum OTT oleh KPK mengatakan, permasalah tidak dilanjutkannya jalan tersebut di sebabkan masalah pembebasan lahan.

Padahal Lanjut Aswan, Pemkab Kutim telah menyiapkan anggaran pembebasan lahan melalui dinas PLTR. Namun tidak adanya kesepakatan harga dengan pemilik lahan dengan pemkab Kutim sehingga pembayaran tidak dilakukan dan pembangunannya pun tidak dilaksanakan.

Menurut Aswan, Pemkab Kutim telah mengajukan harga pembebasan lahan sesuai standar pemerintah dan undang undang, tetapi penawaran pemilik lahan lebih tinggi dari apa yang di telah ditetapkan. (WAL)

Share and Enjoy !

0Shares

DOWNLOAD APLIKASI ANDROID WARTA KUTIM