oleh

Kasus Solar Cell, Kejari Kutim Akan Jemput Paksa Saksi Yang Tidak Memenuhi Panggilan

-Berita Pilihan-Dibaca : 1.776 Kali

48 Saksi telah dipanggil.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur telah memanggil sebanyak  48 orang saksi untuk kasus dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Solar Cell Home System pada Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020.

Hal tersebut diungkapkan kepala Kejari Kutim Henriyadi W. Putro melalui Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kutai Timur Yudo Adiananto. Lewat rilis yang di terima oleh awak media.

“Memang hingga saat ini sudah ada sebanyak 48 orang saksi yang sudah kami panggil dan periksa, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan solar cell di DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, red) Kutai Timur,” Ungkapnya

Namun, Lanjut kata dia memang ada sejumlah orang yang kami panggil sebagai saksi dan dimintai keterangan, tetapi yang bersangkutan hingga saat ini belum memenuhi panggilan atau tidak kooperatif.

“Memang benar, masih ada saksi yang tidak kooperatif dan tidak hadir pada saat dilakukan pemanggilan. Terhadap yang bersangkutan akan dilakukan pemanggilan ulang dan apabila kembali tidak hadir maka akan dilakukan penjemputan atau pemanggilan secara paksa,” ucap Kasi Intelijen Kejari Kutim Yudo Adiananto.

Dikatakan Yudo, tim penyidik Kejari Kutim dalam menangani perkara tentu akan bersikap objektif, profesional, transparan dan dijamin tidak tebang pilih. Selama ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti pasti akan kami minta pertanggungjawabannya secara pidana dengan melakukan penetapan tersangka terhadap para pihak yang terlibat.

“Jika memang nantinya ditemukan minimal dua alat bukti, pasti akan kami minta pertanggungjawabannya secara pidana dengan melakukan penetapan tersangka terhadap para pihak yang terlibat. Jadi kami pastikan jika tim penyidik bekerja secara objektif, profesional, transparan dan dijamin tidak tebang pilih,” ujarnya.

Ditambahkan Yudo, dirinya berharap semua saksi bisa bersikap kooperatif saat dilakukan pemeriksaan dan dalam memberikan keterangan. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi atau bahkan berusaha menghalangi kegiatan penyidikan.

 

“Kami sampaikan terhadap pihak-pihak yang berusaha menghalangi atau merintangi kegiatan penyidikan yang sedang berlangsung, maka tim jaksa penyidik akan mengambil sikap tegas terhadap yang bersangkutan dan akan dikenakan pasal menghalangi atau merintangi penyidikan, sebagaimana diatur dalam pasal 21 UU (undang-undang, red) Pemberantasan Tipikor (Tndak Pidana Korupsi, red), dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun kurungan penjara,” pungkas Yudo.(WAL)