WARTAKUTIM.CO.ID, SANGATTA – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ( F-PPP) DPRD Kabupaten Kutai Timur, Kaltim menyampaikan kritik dan saran kepada pemkab khususnya kepada bupati Ardiansyah Sulaiman dan wakil bupati Kasmidi Bulang.
Beberapa kritik dan saran yang disampaikan Fraksi PPP melalui juru bicara H. Hasbullah Yusuf , disampaikan pada Rapat Paripurna Ke 42 DPRD Kutai Timur, Kaltim dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, digelar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD, Dipusat perkantoran Bukit Pelangi, Selasa, 28/09/2021.
Rapat paripurna dihadiri Wakil Bupati Kasmidi Bulang yang dipimpin Wakil Ketua 2 Arpan dengan dihadiri 27 anggota dari total jumlah 40 anggota DPRD, baik melalui zoom dan hanya beberapa anggota dewan hadir, karena pandemi covid-19.
Fraksi PPP DPRD Kutim menurut Hasbullah Yusuf memberikan saran dan catatan penting, sebagaimana yang disebutkan bahwa, pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp2,18 persen atau sebesar 1.80 persen.
Fraksi PPP menyarankan agar pemanfaatan keuangan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2021, disesuaikan dengan asumsi KUA dan PPAS, perlu dilakukan pergeseran, agar antara unit organsiasi atau OPD antara kegiatan dan jenis belanja, termasuk keadaan luar biasa dalam siatuasi penanganan Pandemi Covid-19 saat ini.
“Yang kami harapkan lebih kepada prioritas anggaran yang dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi secara langsung bagi masyarakat Kutai Timur”katanya.
Fraksi PPP juga menyarankan perlu adanya evaluasi terhadap belanja daerah dari APBD, agar dengan berdasarkan evaluasi dapat diketahui capaian, target belanja daerah yang sudah dilaksanakan,sehingga kedepannya dapat dilakukan penyesuaian anggaran.
Lanjut Hasbullah Yusuf , Fraksi PPP juga ingin mempertanyakan kepada eksekutif penggunaan anggaran belanja untuk penanganan dampak ekonomi bagi pelaku UKM dimasa pandemi yang terjadi .
Terkait adanya proyeksi devisit yang disebut pihak eksekutif dengan nilai proyeksi sebesar 267,05 miliar, sekiranya bisa dijelaskan oleh eksekutif sektor apa saja yang berpotensi dan berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daeah dan kegiatan-kegiatan OPD .
Fraksi PPP juga mengingatkan kepada eksekutif agar mengevaluasi beberapa hal yang berpotensi menjadi permasalahan kedepannya, seperti pelaksanaan pekerjaan fisik, baik melalui proses tender maupun penunjukan langsung serta pelaksana kegiatan yang tidak dapat dilakukan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasara.
Dalam pelaksanaan APBD Perubahan 2021, nantinya perlu keterpaduan dan sinkronisasi yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif sebagai upaya chek and balance guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai regulasi yang telah ditetapkan.
Tentunya juga dalam perencanaan pelaksanaan APBD kita tidak lagi mendapatkan raport merah dan bisa mendapatkan WDP menjadi WTP.
“Harapan fraksi PPP sesuai proses tersebut dapat lancar dan bisa memenuhi janji-janji politik sudara bupati dan wakil bupati saat kampanye pilkada lalu”katanya
