oleh

Kepala Adat Kutim Pertanyakan Kasus Pengadaan Solar Cell DI Dinas PMDPTSP Kutim

WARTAKUTIM.CO.ID,SANGATTA – Kepala Adat Besar Kutai, Kabupaten Kutai Timur Kaltim H. Abdal Nanang angkat bicara terkait kasus proyek pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya ( PLTS) Solar Cell dinas PMDPTSP yang saat ini di tangani kejari Kutim.

Dikutip wartakutim.com dari liputankaltim.co, mantan ketua DPRD Kutim ini mendesak kejaksaan mempercepat proses penanganan tersebut.

“Saya percaya  Kejaksaan Negeri Kutim akan bekerja profesional dan cerdas di dalam menangani kasus solar Cell ini. Namun Pihaknya juga ingatkan agar jangan terlalu berlarut-larut untuk menetapkan dalangnya, jangan pandang bulu “tegas Abdal Nanang di Sangatta, Minggu, 14/11/2021 kemarin.

Lebih lanjut ia menambahkan, ia perlu mengingatkan pihak kejaksaan Negeri Kutim, karena awal-awalnya terungkap kasus ini cukup serius, namun akhir-akhir ini sepertinya tidak ada pergerakan alias stagnan.

Masih kata Abdal, ia terus memantap perkembangan kasus tersebut lewat media di Kutim, Namun, hingga saat ini kasus tersebut belum jelas muaranya ke mana.

“Padahal kasus ini (Pengadaan PLTS) sejumlah saksi telah dimintai keterangan oleh pihak kejari Kutai Timur, Masyarakat tentu menantikan perkembangan kasus tersebut, biar jelas siapa saja yang terlibat dalam kasus ini,” Ujarnya.

“Jadi tolonglah jangan lama-lama kasus ini, karena menjadi pertanyaan masyarakat “tambah H.Abdal  Nanang

Seperti diberitakan berbagai media lokal, Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur, Hendriyadi W Putro, melalui Kasi Intelijen, Yudo Adiananto, mengatakan sampai saat ini tim jaksa penyidik Kejari Kutim masih terus melaksanakan pemeriksaan dengan memanggil sejumlah saksi dan pengumpulan alat bukti

“Tim penyidik secara maraton melakukan pemeriksaan seperti pejabat Pemkab, pejabat Dinas DPMPTSP Kutai Timur, bahkan sebanyak 110 direktur CV sebagai kontraktor pelaksana kegiatan. Semuanya sudah 100an lebih diperiksa sebagai saksi”kata Kas intel Yudo Adiananto

Baca Juga  DPRD Tanda Tangani Nota Kesepakatan Terkait RPJMD 2021-2026

Dikatakan Yudo, berdasarkan hasil perhitungan  jaksa penyidik melalui RAB yang ada terdapat mark up. Sehingga potensi kerugian negara ditaksir sebesar Rp 55 milyar. (WAL/SAT)