Disdik Rangkul Kejaksaan Sosialisasikan Pendidikan Anti Korupsi

Wartakutim.co.id, Sangatta – Dinas Pendidikan dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur melakukan sosialisasi terkait Pendidikan Anti Korupsi – Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia (lewat pengenalan dan penerapan aplikasi Jaga.id, red) pada satuan pendidikan, yang digelar di Hotel Kutai Permai pada Jum’at (11/11/2022).

Peserta yang disasar dalam kegiatan tersebut ialah Kepala Sekolah (Kepsek) dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari 18 Kecamatan se-Kutai Timur.

Hadir Plt Kadisdik Irma Yuwinda dan beberapa pejabat terkait di Disdik Kutim, untuk mendengarkan penjelasan dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Henriyadi W Putro yang dalam hal ini, diwakili Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Reza Pahlepi.

Diterangkan Kadisdik, kegiatan yang diikuti oleh Kepsek tingkat SD hingga SMP se-Kutim ini adalah untuk monitoring serta evaluasi pelaksanaan program (aplikasi, red) JAGA.ID. Dimana sebelumnya telah diberikan pelatihan mengenai perihal itu kepada para tenaga pendidik maupun kepala sekolah di tiap jenjangnya.

“Pengimplementasian aplikasi ini yang memiliki dasar hukum yang jelas dan di lakukan secara berjenjang. Mulai dari pembuatan regulasi daerah, sosialisasi, pembuatan rencana kerja, pengalokasian anggaran dan monitoring,” ujar Irma.

Kabupaten Kutai Timur sendiri, telah pula memiliki regulasi terkait perihal anti korupsi. Yakni Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, yang ditetapkan pada 16 November 2020 lalu.

“Kegiatan ini diikuti oleh 188 peserta, dan ini juga merupakan program Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan dilakukan berjenjang di beberapa Kementerian termasuk di bidang pendidikan,” jelasnya.

Perlu pembaca ketahui aplikasi pencegahan korupsi Jaga.id mendorong transparansi penyelenggaraan pelayanan publik dan pengolahan aset negara. Dimana melibatkan peran masyarakat guna memantau, mengusulkan perbaikan, dan melaporkan penyimpangan. Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia, juga mendorong dan melibatkan pemerintah untuk merespon feedback dari masyarakat. (ADV-KOMINFO/Imr)