WARTAKUTIM.CO.ID, SANGATTA – Ketua Pansus LKPJ DPRD kutim David Rante, menyampaikan sebanyak 19 rekomendasi pada Pemerintah dalam rangka perbaikan kinerja pemerintahan ke depan.
Rekomendasi tersebut, dibacakan david di paripurna ke 8 DPRD Kutim tahun sidang 2023 tentang Penyempaian Rekomendasi Dewan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Timur 2023, di ruang rapat paripurna pada Selasa (16/05/2023) kemarin.
Pada kesempatan itu, anggota Komisi B tersebut menyampaikan sejumlah rekomendasi penting untuk segera di tendaklanjuti dan segera direalisasikan ke bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.
Beberapa rekomendasi untuk segera di tindak lanjuti diantanya adalah percepatan pelaksanaan APBD 2023 mengingat waktu sudah memasuki paruh tahun 2023 agar masalah yang terjadi pada tahun anggaran 2022 yang terkait keterlambatan pelaksanaan program dapat teratasi sehingga serapan anggaran dapat di maksimalkan.
“segera mungkin memerintahkan semua Perangkat Daerah untuk melakukan percepatan pelaksanaan APBD 2023 mengingat waktu sudah memasuki paruh tahun 2023 agar masalah yang terjadi pada tahun anggaran 2022 yang terkait keterlambatan pelaksanaan program dapat teratasi sehingga serapan anggaran dapat dimaksimalkan,”kata David.
Lebih lanjut David menyempaikan, rekomendasi terkait laporan capaian kinerja OPD atau badan di lingkungan pemkab Kutim agar segera menyampaikan hasil capaiannya secara terukur dan terarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
David menambahkan, perbaikan infrastruktur harus di percepat dan perlu dievaluasi setiap rentang waktu tertentu dan disingkrongkan dengan progres birokrasi pemerintah daerah.
Selain itu, pansus juga meminta kepada dinas pendidikan dan kebudayaan agar mendata penerima beasiswa di Kutim yang masih terakomodir dan semua penerima beasiswa yang sudah terdata segera diberikan beasiswanya.
“Dari data yang ada dari dinas pendidikan dan kebudayaan, pak bupari dan pak wakil hanya sebagian kecil penerima beasiswa di Kutai Timur,”ungkapnya
Pada paripurna tersebut David juga minta Bupati melakukan sejumlah kebijakan yang lebih pro rakyat dan tidak berpihak kepada kepentingan kelompok tertuntu serta manjamin kesejahteraan kepada masyarakat dan merealisasikan visi misi bupati dan wakil bupati Kutim (WAL/ADV)
