Berita

Optimalisasi Pencapaian Anggaran, Pemkab Kutim Tetap Optimis di Tengah Tantangan

563
×

Optimalisasi Pencapaian Anggaran, Pemkab Kutim Tetap Optimis di Tengah Tantangan

Sebarkan artikel ini
Optimalisasi Pencapaian Anggaran, Pemkab Kutim Tetap Optimis di Tengah Tantangan
Foto : Protokol Komunikasi Pimpinan

WARTAKUTIM.CO.ID,SANGATTA – Aspirasi menuju pencapaian optimal dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2023 tetap menggelora.

Dalam sidang paripurna ke-23 DPRD Kutim yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Joni, dan dihadiri oleh 22 anggota lainnya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Poniso Suryo Renggono, mewakili Bupati Kutai Timur, menyampaikan keyakinannya bahwa target tersebut masih dapat tercapai.

Meskipun hingga pertengahan tahun ini (Juni), serapan anggaran baru mencapai 26,33 persen, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur tetap optimis bahwa serapan anggaran hingga akhir tahun 2023 dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

Poniso Suryo Renggono menegaskan, langkah-langkah tegas telah diambil untuk mengatasi rendahnya serapan anggaran. Pemantauan secara langsung terhadap satuan kerja dengan serapan minim, koordinasi lintas sektor yang diperkuat, dan pengurangan hambatan administratif menjadi prioritas. Lebih lanjut, komitmennya terhadap penanganan stunting juga ditegaskan, dengan alokasi anggaran yang memadai untuk sektor-sektor yang terlibat dalam upaya penanggulangan stunting, seperti Dinas Kesehatan, ketahanan pangan, dan pemberdayaan perempuan.

Selain itu, fokus Pemkab Kutai Timur tetap terarah pada rencana prioritas dan isu strategis, termasuk penyediaan air minum di perkotaan dan pedesaan, penyelesaian pembangunan Pelabuhan Kenyamukan, pembangunan jembatan antar desa, peningkatan jalan tani, pembayaran gaji TK2D, serta Tambahan Tunjangan Penghasilan (TTP) untuk PPPK penerimaan 2022 dan PNS.

Poniso Suryo Renggono menekankan bahwa pemetaan telah dilakukan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis dan program kerja prioritas yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif. Kebutuhan mendasar masyarakat tetap menjadi fokus utama dalam setiap langkah yang diambil.

Dalam konteks proyek Multi Years Contract (MYC), Pemkab Kutai Timur dengan tegas menjaga koordinasi dan pengawalan terhadap proses tender dan administrasi. Proyek ini, yang berkaitan dengan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, mendapat perhatian khusus untuk memastikan berjalannya sesuai prosedur yang ditetapkan.

Tentang pendapatan dari Forest Carbon Partnership Facility-CarbonFund (FCPF-CF), Poniso Suryo Renggono menegaskan bahwa dana ini akan digunakan sesuai dengan skema yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah menjaga kelestarian hutan dan mendukung program penghijauan berkelanjutan. Pemantauan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana ini dilakukan secara langsung oleh pihak terkait.

Dengan tekad dan komitmen yang kuat, Pemkab Kutai Timur melangkah maju untuk meraih pencapaian anggaran yang optimal, menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di masa depan. (KOPI14/adv)