Berita

Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur Dorong Pembangunan Infrastruktur dan Pendidikan: Tantangan dan Harapan untuk Kutai Timur

434
×

Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur Dorong Pembangunan Infrastruktur dan Pendidikan: Tantangan dan Harapan untuk Kutai Timur

Sebarkan artikel ini

WARTAKKUIM.CO.ID, SANGATTA – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur menyampaikan pesan kepada Pemkab Kutim terkait Pembangunan Infrastruktur di beberapa kecamatan dan desa yang dianggap masih belum optimal dalam pelaksanaannya.

Ketua Fraksi Demokrat, Abdi Firdaus, menyebutkan beberapa usulan yang seharusnya direalisasikan dalam anggaran APBD Kutim 2024. Besarnya APBD tahun depan, seperti yang tercantum dalam Nota Penjelasan Kepala Daerah mengenai Raperda APBD 2024, diharapkan dapat mengakomodasi usulan dari partai berlambang Mersy ini.

“Penting untuk menitikberatkan kejelasan dalam program yang berkorelasi dan berkolaborasi dengan baik antar organisasi perangkat daerah, guna menyelesaikan permasalahan yang ada demi terciptanya pemerataan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Abdi menjelaskan usulan tersebut saat Rapat Paripurna ke-11 mengenai nota penjelasan Kepala Daerah mengenai Raperda APBD 2024 Kutim pada Kamis (09/11/2023). Usulan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur di desa-desa kecamatan Teluk Pandang yang dianggap masih belum maksimal.

“Infrastruktur di desa-desa kecamatan Teluk Pandan masih belum maksimal dan masih sangat dinantikan oleh masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti ketidakmerataan listrik di Kutim. Beberapa daerah masih belum mendapatkan pasokan listrik 24 jam, dan Ketua Fraksi berharap agar Pemkab Kutim bekerja sama dengan PLN untuk menyediakan penerangan di desa.

“Listrik perlu segera dihadirkan di Desa 102, Kecamatan Bengalon. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia modern, dan dengan adanya listrik 24 jam di desa, aktivitas dan perekonomian warga akan semakin membaik,” paparnya.

Abdi juga mendesak Pemkab Kutim untuk segera melakukan normalisasi Sungai di Bengalon dan Teluk Pandang, mengingat kedua daerah tersebut sering mengalami banjir saat musim penghujan.

“Normalisasi sungai penting untuk mengatasi banjir di Bengalon dan Teluk Pandang, terutama karena musim penghujan sudah mulai,” tegasnya.

Politisi Demokrat tersebut juga mengungkapkan masalah insentif bagi para supir dan tenaga angkut sampah di Bengalon yang dianggap masih belum mendapatkan perhatian serius dari Pemkab Kutim.

“Insentif untuk para supir dan tenaga angkut sampah di Bengalon masih belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah,” katanya.

Selain pembangunan infrastruktur, Fraksi Demokrat berharap agar Pemkab Kutim lebih peduli terhadap pendidikan yang dinilai masih kurang, dengan menambah ruang sekolah dan membangun sekolah baru.

“Pembangunan SMA atau SMK di Sangkima diperlukan, karena hingga saat ini mereka masih harus bersekolah di Sangatta, yang menyebabkan kenaikan biaya pengeluaran keluarga. Lebih lanjut, ada yang bahkan tidak melanjutkan pendidikan karena jarak sekolah yang cukup jauh,” pungkasnya (ADV/WAL).