Berita

Ketua DPRD Kutai Timur: Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan Berjalan Optimal

577
×

Ketua DPRD Kutai Timur: Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan Berjalan Optimal

Sebarkan artikel ini
">

WARTAKUTIM.CO.ID,SANGATTA – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Joni, menegaskan bahwa lembaga legislatif yang dipimpinnya telah menjalankan fungsi-fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam pernyataannya pada Senin (13/11/2023), Joni menguraikan bahwa tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan, telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi legislasi, yang melibatkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) bersama-sama dengan bupati, diklaim sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Begitu pula dengan fungsi anggaran, di mana DPRD turut serta dalam pembahasan dan persetujuan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Semua fungsi, termasuk legislasi yang mencakup pembentukan Perda bersama bupati, fungsi anggaran dengan pembahasan dan persetujuan APBD, serta fungsi pengawasan, semuanya berjalan dengan baik. Anggota dewan sudah memahami tugas-tugas tersebut, dan komisi-komisi serta fraksi-fraksi beroperasi sesuai dengan ketentuan,” jelas Joni.

Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menekankan pentingnya fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRD terhadap jalannya pemerintahan. Menyadari dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan, Joni menegaskan bahwa fungsi pengawasan menjadi krusial untuk mencegah keterlambatan dalam penyelesaian berbagai perihal pembangunan.

“Dalam dinamika pemerintahan, fungsi pengawasan oleh anggota dewan sangat penting agar tidak ada keterlambatan dalam menyelesaikan berbagai perihal pembangunan. Oleh karena itu, fungsi pengawasan tetap dijalankan dengan maksimal,” tambahnya.

Dengan demikian, Joni menyampaika keyakinannya bahwa DPRD Kutai Timur telah dan terus berkontribusi secara efektif dalam menjalankan peranannya sebagai lembaga legislatif, yang tidak hanya terbatas pada pembentukan peraturan, tetapi juga pada aspek anggaran dan pengawasan pemerintahan. (Adv/RN)