Bupati Ardiansyah Sulaiman mengaku siap menindaklanjuti hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi supervisi program pemberantasan korupsi. Itu adalah komitmen yang wajib dan harus dijalankan untuk mewujudkan good governance.
“Kita bersyukur mendapatkan informasi yang baik dari KPK, dalam rangka agar kita terus membenahi dan menata. Sebagaimana saya dari awal menggunqkan kata ‘menata’, dan itu bukan main-main. Mengingat saya hadir sejak Kutim berdiri (menjadi Kabupaten, red) di tahun 1999,” tegas Bupati.
Apa yang disampaikan oleh pihak KPK pada pemerintah kabupaten, pada hari ini. Merupakan komitmen Bupati beserta jajaran dibawahnya. Bahwa dalam rentang waktu tahun 2023 ini, pihaknya siap untuk memperbaiki, menindaklanjuti, mengevaluasi, hingga tuntas bersama-sama pegawai negeri sipil dalam rangka kerja tim.
“Dan memang dipuncaknya, Bupati sebagai penentu kebijakan. Bahkan itu saya sampaikan dimana-mana dalam tiap pertemuan, bahwa Bupati paling bertanggungjawab. Maksudnya saya menyampaikan itu, karena yang menjalankan program adalah perangkat daerah. Maka jangan sampai lupa dengan tanggungjawabnya. Itulah jangan heran, jika ada yang saya panggil untuk diingatkan,” ungkap Bupati.
Dengan maksud agar yang melaksanakan kegiatan jangan sampai terjebak hal-hal tak diinginkan, berkaitan dengan hukum. Sehingga prosedur harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.
Dalam kesempatan senada, Korwil IV KPK Ruspian menjelaskan pertemuan pada hari ini merupakan sesi terakhir pihaknya berada di Kutim, dalam waktu tiga hari sejak Selasa (14/11/2023) lalu. Ia menghaturkan rasa terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Bupati beserta jajaran atas terselenggaranya kegiatan ini.
“Koordinasi supervisi program pemberantasan korupsi, konteksnya ialah pencegahan. Sehingga harus mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah secara optimal,” terang lelaki berkepala plontos itu.
Berbicara tata kelola pemerintahan dirinya meyakini jika rekan-rekan di Pemkab Kutim mampu menjalankan dengan baik. Sementara pihaknya hanya memandang dari perihal anti korupsinya, mencegah agar jangan sampai terjebak.
“Terdapat delapan plus fokus area koordinasi, pertama perencanaan dan penganggaran APBD, kedua pengadaan barang dan jasa, ketiga perizinan, keempat penguatan APIP, kelima manajemen ASN. Selanjutnya terkait optimalisasi pendapatan daerah, keuangan desa, manajemen aset daerah, dan terakhir yakni plusnya ialah tematik,” terang Korwil) IV KPK. (Adv-War)
