Berita Pilihan

Segini Lho Besaran Gaji Di Terima Komisioner Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota

911
×

Segini Lho Besaran Gaji Di Terima Komisioner Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota

Sebarkan artikel ini

WARTAKUTIM.CO.ID– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi tahapan pemilu dan pemilihan. Lembaga independen ini dibentuk secara hirarki, mulai Bawaslu RI, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.  Tugas, wewenangan dan kewajibannya diatur melalui UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2019, diketahui gaji atau uang kehormatan (UK) yang diberikan kepada Bawaslu kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kaltim untuk ketuanya Rp11.540.700 dan anggota Rp10.415.700 setiap bulan. Kemudian ketua Bawaslu provinsi mendapatkan Rp18.194.000 dan anggotanya Rp16.709.000 per bulan. Demikian pula, Bawaslu RI untuk ketua menerima Rp38.799.000 dan anggota Rp35.987.000 per bulan.

Sesuai UU Pemilu diurai mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu antara lain:

1. Tugas Bawaslu

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan

2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa proses Pemilu

3. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi:

  1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
  2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu;
  4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi:

  1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; Penetapan Peserta Pemilu;
  3. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Pelaksanaan dan dana kampanye;
  5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
  7. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan
  8. Sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
  11. Penetapan hasil Pemilu;
  12. Mencegah terjadinya praktik politik uang
  13. Mengawasi netralitas ASN, netralitas anggota TNI, dan netralitas anggota Polri
  14. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan meliputi:
    1. Putusan DKPP;
    2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
    3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
    4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
    5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
  15. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP
  16. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu
  17. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya  berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  18. Mengevaluasi pengawasan Pemilu
  19. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU
  20. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

2. Wewenang Bawaslu

  1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu
  2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu
  3. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang
  4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu
  5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
  6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  7. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu
  8. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  9. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN
  10. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN
  11. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Kewajiban Bawaslu

  1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang
  2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan
  3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
  4. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
  5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (ogy)