SANGATTA – Anggaran operasional untuk pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dipastikan akan menyusut drastis pada tahun 2026 mendatang. Penurunan anggaran ini disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat yang berimbas pada proyeksi Pendapatan Daerah Kutim.
Kepala Disperindag Kutim, Nora Ramadhani, mengungkapkan kekhawatiran tersebut. Ia menyebutkan, dinasnya saat ini mengelola tiga Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar, yaitu UPTD Pasar Induk Sangatta, UPTD Pasar Muara Wahau, dan UPTD Pasar Sangkulirang.
“Saat ini Disperindag membawahi 3 UPTD Pasar. Masing-masing UPTD, seperti Pasar Induk Sangatta, juga membawahi Pasar Sangatta Selatan. Sementara UPTD Pasar Wahau dan Sangkulirang juga membawahi beberapa pasar di kecamatan sekitarnya,” jelas Nora pada Kamis (13/11/2025).
Nora Ramadhani menambahkan, setiap UPTD pasar yang dikelola pemerintah memerlukan biaya rutin yang besar untuk menjamin layanan dasar, seperti keamanan, kebersihan, listrik, dan air bersih. Kehadiran efisiensi anggaran diyakini akan berdampak besar pada kemampuan Disperindag menutupi biaya rutin tersebut.
“Imbas dari efisiensi anggaran setidaknya sangat mempengaruhi belanja rutin. Sementara pasar memiliki biaya wajib untuk tenaga keamanan, kebersihan, dan listrik. Sedangkan anggaran untuk tahun 2026 dialokasikan sangat minim,” ungkapnya.
Secara rinci, Nora menyebutkan bahwa alokasi anggaran untuk belanja rutin pasar di tahun depan hanya sekitar Rp2 miliar. Jumlah tersebut terhitung sangat kurang, mengingat kebutuhan operasional rutin UPTD Pasar Induk Sangatta saja sudah membutuhkan sedikitnya Rp2 miliar per tahun. Artinya, alokasi tersebut hanya cukup untuk satu UPTD tanpa mengcover dua UPTD lainnya.
Meskipun terjadi penyusutan anggaran, Nora menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengurangi jumlah tenaga kebersihan dan tenaga keamanan yang sudah ada. Hal ini sejalan dengan arahan pimpinan daerah.
“Pak Bupati pernah berpesan ke saya untuk tetap mempertahankan tenaga Kebersihan dan tenaga Keamanan. Semoga dengan ketemu Pak Ardiansyah nanti, permasalahan ini bisa menemukan solusi,” pungkas Nora.
Pihak Disperindag akan segera berupaya mencari solusi atas permasalahan ini, termasuk dengan melakukan pertemuan langsung dengan Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, untuk meminta penambahan anggaran. Pertemuan ini diharapkan dapat memastikan layanan dasar di pasar rakyat tetap optimal meskipun ada pengetatan fiskal. (adv)
