SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp15,15 triliun. Nilai ini turun drastis Rp6,59 triliun dari APBD 2025 yang mencapai Rp21,74 triliun akibat pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat.
Gubernur Kaltim, Dr. H. Rudy Mas’ud (Harum), menyampaikan bahwa kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi Pemprov Kaltim. Namun, ia menegaskan pemerintah tetap optimis menyiapkan pembangunan daerah sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
“Mohon maaf, anggaran hari ini seperti adanya.Semua dipangkas, terutama untuk Pemprov Kaltim,” ujar Harum usai menghadiri Rapat Paripurna ke-47 DPRD Kaltim, Minggu (30/11/2025).
Meski anggaran berkurang signifikan, Gubernur Harum memastikan bahwa kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) tetap menjadi prioritas. Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK, dipastikan aman dan tidak terdampak pemangkasan.
Selain itu, dua program unggulan daerah, yakni Gratispol dan Jospol, juga tetap dijalankan sesuai rencana.“TPP seluruh ASN aman terkendali. Program Gratispol dan Jospol tetap berjalan seperti harapan. Ini bagian dari ikhtiar kita membangun Kalimantan Timur dan menyambut IKN 2028,” jelasnya.
Di tengah berkurangnya dana transfer, Pemprov Kaltim akan mengintensifkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Harum menegaskan bahwa berbagai potensi lokal akan digali lebih kuat untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.
“Untuk PAD, insyaallah kita akan genjot lebih maksimal ke depan,” tegasnya.
