Sangatta, WARTAKUTIM.com – Konflik antar perusahaan dan perkebunan bukanlah suatu hal yang aneh terdengar di wilayah Indonesia. Tidak saja di Sumatera, di Kalimantan Timur hal senada juga kerap terjadi namun tentu konflik tersebut tidaklah menyebabkan kejadian besar yang merugikan pembangunan.
Beberapa motif konflik antara masyarakat dengan perusahaan, diantaranya ialah dugaan penyerobotan lahan masyarakat oleh perusahaan, terjadinya bagi hasil yang tidak memadai, plasma yang diberikan kemasyarakat tidak memenuhi standar dan menyoal penetapan petani yang tidak dilibatkan oleh perusahaan.
Kepala Dinas Perkebunan Achmadi Baharuddin mengungkapkan dari awal Januari hingga Agustus tahun ini saja, pihaknya mencatat ada 14 konflik yang terjadi di beberapa perusahaan yang melibatkan masyarakat 2 kasus di Kecamatan Rantau Pulung, 2 kasus di Long Mesangat, 3 Kasus di Kaubun, 3 kasus di Kongbeng, dan masing-masing 1 kasus di Muara Bengkal, Karangan, Muara Ancalong dan Bengalon. Untuk pelapor sendiri dirahasikan oleh Kadisbun, dengan alasan hal ini belum layak dipublikasikan mengingat akan ada waktu yang tepat kelak untuk membuka hasilnya.
”Tuntutan ini memang merupakan hal yang sangat urgen. Ini hanya sebagian tuntutan, masih banyak lagi permasalahan lainnya. Tentunya, tuntutan tersebut semuanya kita tampung dan pelajari. Itu masih kita rahasiakan. Namun yang jelas, dari laporan kasus itu, yang kita tangani semuanya masalah perkebunan kelapa sawit. Lagi-lagi masalah kelapa sawit, ungkap Kadisbun Ahcmadi didampingi Kepala Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan Suprayitno Dwi Zainal.
Dari semua konflik tersebut, pihak Disbun mengaku sudah mempelajari dan menangani apa-apa permasalah yang ada. Tetapi, walaupun sudah dimediasi antara masyarakat dan perusahaan, tak semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Ada yang menemui jalan tengah, adapula yang masih buntu. Namun upaya terus dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya konflik yang besar, dan berakibat kerugiaan bagi warga.
