Sudah lama tidak terdengar teriakan menggelegar dari rakyat Kaltim yang menginginkan perubahan kesejahteraan yang signifikan dari berpuluh-puluh tahun selama ini dipermainkan pusat. Yang ada malah sekarang ini teriakan kencang dari elit kekuasaan tentang defisit tanpa usaha keras mengatasi masalah keuangan daerah dan dampaknya.
Tahun 2011 terdapat tuntutan Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu (MRKTB) untuk mendapatkan dana bagi hasil yang adil dan proporsional melalui gugatan uji materi UU 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun kalah di Mahkamah Konstitusi.
Sempat muncul gerakan kembali di tahun 2014 untuk memperjuangkan otonomi khusus Kalimantan Timur tetapi kembali berujung redup memalukan karena tidak adanya kesamaan visi gerakan antara elit (Gubernur dan Bupati) dan masyarakat Kaltim dalam perjuangan Otsus. Beberapa elit beromba-lomba untuk menjadi tokoh sentral sementara lupa membuat rakyat merasa terlibat. Jadilah Otsus Kaltim kehilangan roh dan menghilang dengan sendirinya.
Sejatinya Kalimantan Timur secara historis memang termasuk anak yang penurut jika analoginya anak ayam dan induk. Tidak pernah Kaltim terlibat konflik terbuka dalam hubungannya dengan pemerintah pusat. Bandingkan saja dengan perjuangan Aceh ataupun Papua padahal akar permasalahannya hampir bahkan sama yaitu kekecewaan yang berkepanjangan, kesenjangan ekonomi dan pengesampingan identitas kultural dan kekayaan sumber daya alam.
Mengapa selama ini tarik ulur kewenangan dan ketegangan antar pusat dan daerah selalu berakhir kebuntuan?. Bukankah sama saja ini memelihara ancaman bagi NKRI jika terus menerus penyelesaiannya merugikan daerah dalam hal ini Kalimantan Timur. Mungkin saja perjuangannya kedepan bukan lagi menggugat ke MK ataupun meminta otonomi khusus tetapi sudah meminta kemerdekaan!. Lalu pencegahan dan jalan keluar pusat memandang ini bagaimana?.
Peran tokoh politik Kalimantan Timur dalam perjuangan politik untuk otonomi khusus Kalimantan Timur juga belum terlihat nyata di pusat kekuasaan. Padahal sangat penting perjuangan itu untuk meyakinkan tokoh politik lainnya, DPR dan Presiden untuk bisa mengarahkan pengambilan kebijakan strategis untuk Kalimantan Timur. Bukankah secara kualifikasi sebagai daerah penghasil sumber daya alam Kaltim layak diberi label kekhususan. Memilih diam saja atau selamanya tertindas.
Untuk itu perlunya pertautan hati dan kesadaran bersama kembali antara rakyat, elit politik dan penguasa Kalimantan Timur untuk bersama-sama kembali mendiskusikan dan memperjuangkan hal ini. Harus ada langkah-langkah kongkrit, cerdas dan damai dalam memperjuangkan kembali gerakan integratif mewujudkan otonomi khusus Kalimantan Timur. Kalau bukan sekarang terus kapan lagi. Apakah harus menunggu ayam mati dilumbung padi?.
Sangatta, 16-12-2017
Irwan, S.IP, MP
