oleh

Ini Penyebab Pemkab Kutim Kembali Mengalami Devisit Hingga Rp711 Milliar

-Berita Pilihan-Dibaca : 10.914 Kali

WARTAKUTIM.CO.ID – SANGATTA, Pemerintan Pusat tidak menyarulkan dana lebih salur ke Pemkab Kutim Sekitar sekitar Rp711 Milliar. Akibat pemangkasan anggaran tersebut sejumlah program Pemkab yang di anggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) perubahan mengalami kendala di pembiayaan dan Pembayaran utang kepihak Kontraktor yang rencana melalui APBD perubahan juga gagal di bayarkan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim Musyafa menjelasnya, sekitar bulan Agustus 2018, Pemerintah Pusat akan menyalurkan dana kurang salur sekitar Rp900M ke pemkab Kutim, hal in termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 103/PMK.07/2018 yang diterbitkan pada Agustus 2018 lalu.

Menurut Musyafa, Pihak Pemkab Kutim bersama DPRD Kutim, menganggarkan APBD Perubahan sesuai dengan Peraturan Presiden dan PMK 103/PMK.07/2018. Pemkab Kutim dapat Kurang salur dari Pempus sebesar Rp900 milliar, nilai tersebut didapat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan mengaudit.

“Pemkab Kutim bersama DPRD Kutim menganggarkan itu di APBD-Perubahan sebesar Rp800 milliar, untuk dibuat program di tahun 2018. PMK 103/2018 terbitnya bulan Agustus 2018 dan kita mengesahkan APBD-Perubahan di Oktober 2018,”kata Musyafa saat Press Conferensi, Senin (31/12).

Ternyata, Lanjut Musyafa, pada 10 Desembar 2018, Pempus kembali mengeluarkan PMK 157/2018 masalah penyaluran dana. “dari Rp900 milliar, Pempus hanya menyalurkan Rp200 milliar. Sementara Rp700 milliar lebih tidak di salurkan ke Pemkab Kutim, itu akan disalurkan pada tahun 2019”ungkapnya.

“Makanya, ada beberapa kegiatan di tahun 2018 tidak terbayarkan. Karena dananya tidak di salurkan Pempus. Tapi itu bukan berarti tidak terbayar. Itu akan terbayar tahun 2019,”tambahnya.

Lebih lanjut Musyafa menambahkan, Pempus tidak mentransfer dana kurang salur ke Kutim karena Pusat tidak membahas APBN Perubah, sementara dana Kurang salur  baru akan dibahas pada APBN Munir tahun 2019.

“Kalau pusat mentransfer Rp700 milliar ke Kutim, maka Kutim akan mengalami surplus sebesar Rp22 milliar. Tapi karena kondisi keuangan negara bergerak secara dinamis dan ada etikat baik dari Pempus dalam membantu Pemda, maka itu tidak tersalurkan semua,”katanya.

Ia menambahkan, hampir seluruh kabupaten Kota di indonesia mengalami hal yang sama seperti dialami Kutim. Kejadian ini akan menjadi pelajaran untuk pemkab Kutim dalam pembahasan APBD di tahun tahun mendatang. (wal)

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

DOWNLOAD APLIKASI ANDROID WARTA KUTIM 

News Feed