WARTAKUTIM.CO.ID, SANGATTA – Salah seorang dari 13 aparatur sipil negara (ASN) Kutim yang dipecat yakni Awang Ari Jusnanta S Sos, meminta keadilan. Awang, yang pernah menjabat sebagai Sekcam Bengalon, meminta agar semua mantan napi korupsi, dipecat, sama dengan dirinya.
“Jadi kami hanya minta keadilan. Saya tidak masalah dipecat, kalau semua yang pernah terlibat, juga dipecat. Tapi, kenyataan, ada yang bahkan diangkat jabatan lebih tinggi atau promosi, ada masih aktif kerja tanpa terganggu, sementara kami 13 orang, dipecat. Karena itu kami minta keadilan,” katanya.
Disebutkan, beberapa mantan napi korupsi yang saat ini masih melenggang bebas berinisial Er, jabatan eselon III, serta Li. Bahkan, mungkin masih ada lainnya, yang kami tidak ingat. “Ini pertanyaan kami, mengapa mereka ini tidak diberlakukan sama dengan kami,” kata Awang, sambil memperlihatkan SK pemberhentiannya sebagai ASN, secara tidak hormat.
Awang, merupakan salah satu terpidana dalam kasus SOA Raskin Kecamatan Bengalon. Dalam kasus ini, ada lima terpidana, empat diantaranya ASN aktif, sementara satunya telah pensiun. Dalam kasus ini, hanya ada kerugian Rp135 juta, itupun para terpidana telah mengembalikan kerugian negara itu sebelum kasus disidangkan. Namun mereka tetap dihukum 1 tahun penjara, dan mereka pun telah menjalani hukuman.
Beberapa waktu lalu, Sekertaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Timur (Kutim) Irawansyah memastikan telah memecat 13 mantan napi korupsi, sesuai dengan surat dari BKN. “13 mantan napi korupsi, sudah dipecat, sebelum masuk tahun baru. Bupati Ismunandar sudah tandatangan pemecatannya, sebelum Januari, sesuai dengan batas akhir yang ditentukan BKN,” katanya.
Meskipun 13 orang ASN yang mantan korupsi telah dipecat, namun tidak menutup kemungkinan masih ada yang mantan kasus sama belum dipecat. Terkait dengan hal ini, Irawansyah mengatakan, Pemkab Kutim hanya melaksanakan perintah BKN.
“Kan datanya dari sana. Yang tidak dipecat itu, mungkin saja kelupaan, atau karena memang tidak ada laporan masuk ke BKN. Jadi yang dipecat itu, memang berdasarkan data dari BKN,” jelas Irawansyah.(IMA
