oleh

Rata-Rata Fraksi di DPRD Setujui Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan

WARTAKUTIM.CO.ID SANGATTA – Penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kutai Timur, terhadap Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2019 pada Rabu (17/7) dipimpin Wakil Ketua DPRD Yulianus Palangiran dan dihadiri Wakil Bupati Kasmidi Bulang.

Dalam kesempatan tersebut beberapa fraksi di DPRD memberikan pandangan fraksi terhadap usulan tambahan pendapatan oleh Pemkab Kutim sebesar Rp 191,34 milyar dari APBD Murni pada November tahun lalu yang berjumlah Rp 3,35 triliun, dan pada perubahan menjadi Rp 3,55 triliun.

Dimulai dari Fraksi Partai Demokrat, dimana dalam Sidang Paripurna tersebut Harfandi mengungkapkan bahwa APBD merupakan alat untuk menampung berbagai kepentingan publik melalui program-program pembangunan. Berdasarkan Nota Pengantar KUPA dan PPAS Perubahan, pihaknya memandang perlu menyampaikan beberapa hal terkait adanya peningkatan APBD. “Agar dapat pemerintahan dan pelayanan desa dapat diutamakan, harus berorientasi pada kegiatan produktif dan manfaat pada peningkatan SDM, sosial dan ekonomi, ” ungkap Harpandi.

Adapun Fraksi Partai Persatuan Pembangunan diwakili Ali Hasbullah Yusuf, menyebutkan jika harus dilakukan penyesuaian agar tidak menjadi beban bagi Pemkab Kutim. Berdasarkan alasan yang diungkapkan oleh Pemkab Kutim, dengan adanya peningkatan anggaran diharapkan dapat menyelesaikan kewajiban pada tahun-tahun sebelumnya.

“Sehingga dapat dipergunakan untuk belanja langsung dan tidak langsung, dan kami percaya atas apa yang dilakukan oleh Pemkab Kutim, ” terangnya mewakili seluruh anggota PPP di DPRD Kutim.

Yusuf Silambi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), menerangkan bahwa perubahan anggaran pada prinsipnya dilakukan sesuai dengan keadaan daerah, karena adanya kondisi yang diluar asumsi yang ditetapkan sebelumnya. Penyusunan dilakukan berdasarkan asumsi perkembangan ekonomi, serta kebijakan pembiayaan dan keuangan daerah.

“Mencermati Nota Kesepahaman terkait rancangan KUPA dan PPAS Perubahan tahun anggaran 2019, sebesar Rp 3,35 trilun mengalami perubahan sebesar Rp 3,55 triliun. Sehingga perlu dilakukan pemaksimalan potensi daerah dalam hal saranan dan prasarana. Agar kemudian angka – angka perubahan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan pada kemudian hari. Dalam distribusi anggaran Fraksi PDIP melihat perlu pada pemenuhan kebutuhan mendesak warga masyarakat, berupa jalan-jalan pedesaan dan pemenuhan fasilitas dunia pendidikan, ” jelasnya saat membacakan pandangan umum Fraksi PDIP di Rapat Paripurna XIV.

Hal hampir senada diungkapkan pula oleh Fraksi Gerakan Indonesia Raya yang diwakili Didik, yang mengungkapkan persetujuan fraksinya terkait Nota Perubahan terkait KUPA dan PPAS Perubahan tahun anggaran 2019. (Arso)