oleh

KPK Minta ASN Terlibat Kasus Korupsi Harus di PTDH

SANGATTA – Dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada 11 Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutim, yang pernah tersandung kasus tindak pidana korupsi. Membuat Pemkab Kutim menghadapi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda, yang dilayangkan oleh tujuh mantan ASN napi koruptor yang dipecat oleh Pemkab Kutim.

Diungkapkan Kabid Mutasi Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Misliansyah, bahwa dari 11 mantan ASN napi koruptor tersebut. “Terdapat tujuh orang yang mengajukan gugatan ke PTUN Samarinda, dimana gugatannya terkait agar Pemkab dapat mencabut SK Pemecatan tersebut” terangnya.

Lebih jauh Misliansyah mengatakan, dari tujuh gugatan, dua gugatan diantaranya telah di putuskan oleh PTUN. Dengan hasil keputusan dimenangkan oleh Pemkab Kutim. Untuk lima gugatan lainnya masih menjalani proses di PTUN Samarinda.

Adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementrian Pemberdayaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN&RB), Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka setiap ASN dengan Status Napi Koruptor wajib di Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Jika tidak dilakukan, maka konsekuensinya Kepala Daerah akan mendapatkan teguran, bahkan mendapatkan hukuman dari Kemendagri karena dianggap mendukung korupsi. Sementara jika ada mantan ASN yang keberatan, dipersilahkan untuk menggugat Pemkab Kutim melalui PTUN.

Koordinator Wilayah VII Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nana Mulyana saat dikonfirmasi mengenai perihal ini menyebutkan, bahwa sudah ada ketentuan terkait ASN yang terlibat tindak kasus korupsi itu harus di pemberhentian tidak dengan hormat.

“Sejak satu tahun kemarin, KPK melihat masih ada ribuan ASN di Indonesia yang terlibat korupsi masih menjabat dan beraktifitas kesana-kemari dengan jabatannya. Hal inilah kita dorong juga ke Pemkab Kutim untuk diselesaikan. Kita tanyakan apakah di Kutim ada? Ternyata putusannya belum diberikan ke Pemkab. KPK akan mencarikan jalan keluar, agar Pemkab Kutim dapat melaksanakan SKB terkait ASN dengan status napi korupsi. (Arso)

Komentar