oleh

Maswar: Hasil Hearing Munculkan Opsi Panti Rehabilitasi dan Perda Penanggulangan dan Pencegahan Narkoba

SANGATTA – Usai memimpin hearing terkait “Mencari Terobosan Baru Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba”, Maswar Mansyur Ketua Komisi D Bidang Kesejahteran (Kesra) DPRD Kutim menyebutkan bahwa ada dua opsi berupa produk tindak lanjutnya. Yakni memunculkan adanya Panti Rehabilitasi dan Perda Penanggulangan dan Pencegahan Narkoba.

Terlebih ada kesamaan niat dari semua pihak dalam menanggulangi dan mengatasi peredaran narkoba didaerah ini. Dan hal ini tidak ada kesan tergesa-gesa, untuk naskah akademik sudah termuat dimana pendanaannya bisa menggunakan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, serta pendapatan-pendapatan lain yang diperbolehkan.

“Tinggal bagaimana nantinya kita akan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD, terkait mengenai cara dan masukkan, agar daerah ini bisa memiliki panti rehab narkoba. Dan usulan ini akan dikerjakan lebih lanjut bersama 10 orang anggota Komisi D di DPRD Kutim, mudah-mudahan dapat ditunjang oleh pihak Eksekutif (Kepala Daerah, red),” tegasnya dihadapan peserta hearing.

Lebih jauh Maswar menyebutkan bahwa hasil hearing dengan DPD KNPI Kutim beserta stakeholder dan instansi-instansi terkait, memunculkan opsi pembentukan Panti Rehabilitasi dan Perda Penanggulangan dan Pencegahan Narkoba. Komunikasi lebih lanjut untuk dapat dibawa kepimpinan, antara DPD KNPI, BNK Kutim. Satrekoba Polres, hingga Granat untuk dapat menambahkan usulan-usulan baik, untuk penguatan Perda nantinya dapat dilakukan.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, politisi PKS Agusriansyah yang mendampingi Ketua Komisi D dalam memimpin hearing, menyebutan bahwa pihaknya akan mengawal kepada Ketua DPRD H. Encek UR Firgasih dan Wakil-Wakil Ketua DPRD, agar perihal ini dapat menjadi prioritas utama pada tahun 2020 mendatang.

“Sebelum menghadap pihak kami memerlukan, gambaran atau semacam proposal mengenai pusat rehabilitasi narkoba itu seperti apa dan kondisinya seperti apa. Sehingga ada design awal atau struktur awal untuk dapat ditunjukan pada Unsur Pimpinan dan Kepala Daerah sebelum mengambil kebijakan,” terang pria bertubuh besar ini.

Dalam satu atau dua hari kedepan akan ada rapat pembahasan, yang bisa dipergunakan untuk membahas perihal ini. Kalau memang sudah ada design, perihal ini dapat juga disampaikan pada pihak Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda, red). Perda tentang Pencegahan dan Penanggulang Narkoba sudah di masukkan dalam Propemperda tahun 2019, dimana memang yang didulukan adalah Perda Sarang Burung dan Perda yang berkaitan dengan Perkebunan Kelapa Sawit.

“Berkaitan dengan Perda, artinya keberadaan Perda yang diusung nantinya tidak menganggu juga Aturan-aturan hukum diatasnya. Namun paling tidak, kehadiran Perda ini akan memiliki nilai positif di masyarakat. Yang mana akan mengatur dan menguatkan Pemkab, karena jika landasannya hanya UU maupun Permendagri, hingga Peraturan Pemerintah. Sehingga makin menguatkan, tujuan Perda menguatkan aturan diatasnya, yang ternyata kita akan makin fokus terhadap upaya pemeberantasan peredaran narkoba di daerah ini,” ungkapnya.

Perlu diketahui oleh pembaca, seusai melakukan dialog di Kutim Kontemporer beberapa waktu lalu, DPRD telah mengkomunikasikan dengan pihak Bagian Hukum Setkab Kutim agar kembali memasukan perihal Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba dapat dimunculkan di Propemperda. Dimana target terkait Propemperda yang diusulkan kepada Ketua DPRD, dapat disahkan di akhir Desember 2019. (Arso)

  • " data-pin-do="buttonPin" data-pin-config="beside">