oleh

Ketua TAPD: Wajib Alokasikan Belanja APBD Sesuai Aturan

-Berita Pilihan, Ragam-Dibaca : 430 Kali

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur saat ini dituntut untuk pintar meramu alokasi belanja langsung maupun belanja tidak langsung yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim Tahun 2020 mendatang.

Pasalnya, jika tidak mengalokasikan belanja program kegiatan tepat sebagaimana yang telah ditetapkan pada peraturan pemerintah pusat dan perundang-undangan (UU), maka siap-siap saja jika Pemkab Kutim akan mendapatkan sejumlah sangsi dari pemerintah pusat. Sangsi berupa penundaan kucuran anggaran hingga pemotongan dana alokasi dan bagi hasil dari pusat, bisa diterima oleh Pemkab Kutim.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kutim Irawansyah, mengaku saat ini berada dalam posis yang sulit dalam mengatur dan angalokasikan program belanja Pemkab Kutim. Pasalnya sebagaimana arahan pusat, pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja program kegiatan sebagaimana yang sudah diatur dan ditetapkan pusat.

“Mulai dari belanja pendidikan yang harus 20 persen dari nilai APBD, Kesehatan yang wajib 10 persen, pembiayaan infrastruktur yang wajib dialokasikan sebesar 25 persen, serta bidang-bidang lainnya yang memiliki nilai alokasi masing-masing,” ungkapnya.

Lanjut Irawansyah, jika melihat postur komposisi APBD Kutim yang ada saat ini, sebanyak 40 persen hingga 50 persen merupakan alokasi belanja tidak langsung yang berupa pembiayaan gaji ASN (Aparatur Sipil Negara) Kutim beserta pembiayaan tunjangan atau insentif pegawai. Termasuk gaji Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) Kutim. Sedangkan porsi pemenuhan alokasi belanja langsung jika dihitung sesuai aturan main pemerintah pusat, maka nilainya sudah mencapai 60 persen.

“Padahal masih ada instansi perangkat daerah lainnya yag belum kebagian anggaran kegiatan. Maka jika dipenuhi sesuai aturan pusat, maka akan ada dinas yang tidak punya biaya kegiatan dalam setahun ke depan. Untuk mensiasati kondisi yang ada, maka TAPD Kutim harus pintar-pintar meramu alokasi belanja setiap perangkat daerah Kutim. Pihaknya akan lebih mengutamakan kebutuhan kegiatan yang dianggap lebih penting, sementara kegiatan yang dianggap tidak mendesak atau utama bisa dikurangi jatah alokasinya,” terang Sekretaris Daerah.

Belum lagi Pemkab Kutim juga tidak bisa mengesampingkan program aspirasi dari angota DPRD Kutim yang juga akan masuk dalam batang tubuh APBD Kutim. Karena itu, Pemkab Kutim akan melakukan kordinasi dan membuat kesepakatan-kesepakatan dengan pihak legislatif terkait bagaimana agar semua program kegiatan dan pembangunan di Kutim tetap bisa berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. (Arso)

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

DOWNLOAD APLIKASI ANDROID WARTA KUTIMĀ