oleh

Irwan : Kita Dukung APBMI, Agar Terjadi Revisi Permenhub Nomor 152 Tahun 2016

JAKARTA – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI asal Dapil Kalimantan Timur Irwan , mendukung agar terjadi revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 152 Tahun 2016. Hal ini berangkat dari hasil Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi V dengan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), pada Rabu (29/1/2020) kemarin.

Mengingat Permenhub No 152 tentang Penyelenggaran dan Pengusahaan Bongkar Muat dari dan ke kapal, dimana aturan tersebut membuat dominasi dan monopoli BUMN atas kegiatan stevedoring yang dilakukan oleh Pelindo dan anak perusahaannya dan dianggap merugikan perusahaan-perusahaan bongkar muat kecil.

Irwan mengatakan Permenhub tersebut amat merugikan perusahaan bongkar muat kecil, sehingga membuat aktivitas usaha menjadi tidak sehat. Pelindo sebagai salah-satu perusahaan yang termasuk BUMN, tidak perlu membayar fasilitas yang dipegunakan. Berbeda sebaliknya dengan perusahaan-perusahaan kecil yang diharuskan membayar sesuai tarif.

“Dominasi dan monopoli BUMN terhadap pihak swasta bukan rahasia lagi, sampai akhirnya Presiden Joko Widodo didalam berbagai kesempatan. Selalu menginstruksikan bahwa memberikan prioritas pada pengusaha swasta, kecuali pihak swasta tidak mampu atau baru masuk,” jelasnya.

Lebih lanjut Irwan menyebutkan, jadi pola-pola monopoli seperti ini harus dihentikan oleh BUMN, berikut Pemerintah. Jangan sampai hal ini terus-menerus berulang, yang mempengaruhi terhadap penerimaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

“Saya juga mendapatkan masukan yang banyak terkait beberapa aturan Kemnhub yang memang rawan bermasalah. Salah-satunya yang disampaikan hari ini (Rabu lalu, red), terkait Permenhub Nomor 152. Kemudian adapula Permenhub yang lain Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penaikan Peti Kemas Dengan Berat Kotor Terverifikasi,” ungkapnya.

Masih banyak aturan lain, semisal PM 25 Tahun 2017 Perubahan Permen Perhubungan Nomor 116 Tahun 2016 tentang Pemindahan Barang Yang Melebihi Batas Waktu. Perihal-perihal tersebut jelas Irwan Fecho merugikan kalangan usaha. Dan menguntungkan beberapa mitra BUMN, termasuk Pelindo.

“Sehingga menurut saya perlu dilakukan langkah kongkrit, yakni agar Kementerian membatalkan atau merevisinya. Apalagi hal ini tidak banyak menguntungkan pula bagi negara,” jelas Irwan Fecho. (Ima/Ars)

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

DOWNLOAD APLIKASI ANDROID WARTA KUTIMĀ