Dampak dari Covid-19 yang tengah melanda saat ini membuat daya beli masyarakat menjadi rendah yang berimbas pada menurunnya ekonomi masyarakat. Pemerintah berupaya menjaga agar ketersediaan pangan dan obat-obatan dengan harga yang terkendali serta memaksimalkan fungsi rumah sakit yang ada di daerah, agar mampu menampung pasien dari dalam wilayah Kutim agar tidak harus dirujuk ke rumah sakit di luar daerah.
Keempat, tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pemerintah akan selalu berupaya untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta melakukan pembenahan data piutang pajak bumi dan bangunan, sesuai dengan tindak lanjut atas hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggraan 2020.
Terkait aset tetap tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Kutim, sesuai dengan rekomendasi dari BPK RI dalam laporan hasil pemeriksaan akan dilakukan inventarisir untuk pengurusan sertifikat secara bertahap sehingga tanah yang telah dibebaskan pemerintah tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.
“Pemerintah juga akan melakukan review ulang administrasi pengakuan dan pencatatan utang daerah berupa kewajiban pada pihak ketiga melalui inspektorat daerah dan akan dilakukan pembayaran secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” terangnya.
Untuk mewujudkan keterbukaan dan transparansi informasi publik, Pemerintah juga akan melakukan publikasi laporan pengelolaan keuangan daerah yang dimuat dalam website resmi daerah dan dapat diakses masyarakat luas.
Kelima, tanggapan Pemerintah terhadap pemandangan umum Fraksi Amanat Keadilan Berkarya. Sektor agrobisnis dan agroindustri merupakan sektor unggulan dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat. Sektor pemberdayaan usaha mikro menengah, pertanian, peternakan, pariwisata dan ekonomi kreatif juga tak luput dari perhatian agar ditengah pandemi, ekonomi masyarakat tidak menurun signifikan.
“Peningkatan kualitas layanan, kinerja aparatur, penataan infrastruktur dan transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting guna menciptakan pembangunan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Enam, tanggapan Pemerintah terhadap pemandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, pemerintah daerah bersama DPRD dalam perencanaan dan penganggaran akan memprioritaskan belanja modal pembangunan fisik bagi kepentingan khalayak umum.
Belanja pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 yang dibiayai melalui belanja tidak terduga yang terealisasi sebesar Rp98 milyar, diantaranya digunakan untuk bantuan langsung kepada masyarakat, subsidi tagihan air bagi pelanggan PDAM dan pengadaan alat penunjang pengobatan serta pencegahan penularan Covid-19.
Tujuh, tanggapan Pemerintah terhadap pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat, pemerintah berupaya untuk meningkatkan sistem pengendalian intern dan melakukan evaluasi distribusi anggaran. Pemerintah akan selalu berupaya mempertahankan kenaikan pada pos-pos pendapatan ditahun-tahun yang akan datang agar mampu memaksimalkan pembangunan dengan sumber daya ekonomi yang tersedia.
