WARTAKUTIM.CO.ID, SANGATTA – Fraksi Golkar menyarankan agar jumlah anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada tahun 2022 memberikan peningkatan terhadap perputaran dan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan.
Hal tersebut disampaikan Juru bicara Fraksi Golkar Kutim Said Anjas dalam Rapat Paripurna Ke-28 dengan agenda penyampaian pandangan umum terhadap kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2022
“Kami mendukung pemerintah untuk memberikan pendampingan dan pembinaan serta pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku,”
Disisi lain rancangan KUA PPAS tahun 2002, Fraksi Golkar juga memberikan masukan dan catatan, diantaranya PAD memiliki kontribusi meningkatkan kapasitas fiskal dalam APBD yang merupakan tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dia menyebut capaian atau serapan realisasi pendapatan asli daerah pada periode sebelumnya menunjukkan indikator yang sangat baik, namun pihaknya juga mendorong dan mendukung kepada pemerintah untuk pos-pos PAD yang belum terserap secara optimal dapat dilakukan pemungutan kembali. Peningkatan target PAD, menurut Fraksi Golkar, harus disertakan dengan dukungan SDM yang cukup, sarana dan prasarana serta anggaran yang sesuai untuk melakukan penyerapan sumber-sumber PAD di seluruh wilayah Kabupaten Kutim.
Selanjutnya, kata Anjas, dalam upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia tahun 2002 kami mendukung pemerintah untuk memberikan alokasi anggaran kepada urusan wajib sesuai ketentuan perundang-undangan, periode tahun anggaran urusan wajib bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, infrastruktur dasar, perumahan dan pemukiman yang layak bagi masyarakat di bawah garis kemiskinan.
“Sehingga pada tahun 2022 akselerasi pemerataan pembangunan infrastruktur dasar adanya peningkatan kesempatan kerja dan berusaha masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat untuk menekan angka kemiskinan dapat tercapai,” tuturnya.
Kembali pada dampak Covid 19, Fraksi Golkar menilai pandemi tersebut masih dirasakan oleh semua lapisan masyarakat khususnya masyarakat dengan pendapatan rendah. Oleh karena itu, Fraksi Golkar menyarankan agar pemerintah menaikan alokasi anggaran pada tahun 2022 untuk penanganan pemulihan ekonomi sesuai ketentuan perundang-undangan.
