Hindari Money Politik di Pilkades Serentak – Harapan Memunculkan Pemimpin Berkualitas

Wartakutim.co.id, Sangatta – Di Indonesia Pemilihan umum (Pemilu) telah berjalan atau dipraktikan semenjak tahun 1955, hal yang merupakan prosedural untuk dilaksanakan dalam mewujudkan negara yang demokrasi. Sebagaimana demokrasi yang dimaknai oleh Abraham Lincoln mantan Presiden Amerika Serikat ke-16, bahwa demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kutim yang akan dilaksanakan pada 5 Desember 2022 mendatang, merupakan pesta demokrasi dalam wilayah pemerintahan terkecil yakni desa. Itu tentu memberikan sebuah harapan baru pada masyarakat tiap-tiap desa, untuk memilih bakal Kades yang memiliki tipologi kepemimpinan yang cocok dan pas untuk kemajuan desa.

Anggota DPRD Kutim dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sobirin Bagus berpesan dalam perhelatan Pilkades Serentak, ranah politik dalam wilayah tersebut sebaiknya terhindar dari praktik money politik. Dengan kata lain, siapapun calon-calon yang muncul atau bahkan petahana agar bersama-sama memiliki komitmen kuat menjalankan pesta demokrasi yang jujur dan adil.

“Money politik sesuatu yang sulit dihindari, jika hal ini tidak bisa dihilangkan. Saya tentu amat prihatin dan kasihan, terutama individu-individu yang mememiliki kapasitas dan kualitas kepemimpinan yang bagus. Jika mereka tidak memiliki ekonomi yang mampan, lantas mereka tidak akan pernah mempunyai kesempatan memimpin di Kutim,” terangnya.

Hal ini menurut Sobirin Bagus akan berdampak pada pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan memiliki keinginan kuat untuk mengabdi pada desa. Akan terhalang kebangkitannya, jika praktik money politik tak terhindarkan. Yang terjadi generasi muda di Kutim akan acuh tak acuh pada perihal politik kedepannya, jika money politik jadi sesuatu yang menunggangi demokrasi.

“Itu jadi catatan untuk kita semua, agar masyarakat secara keseluruhan memahami pentingnya arti pesta demokrasi dalam membangun wilayah pemerintahan dari desa hingga ke kabupaten, provinsi, bahkan juga negara,” jelas anggota DPRD Kutim ini. (ADV-DPRD/Imr/Wal)