WARTAKUTIM.CO.ID, BENGALON – Komando Inti (KOTI) Mahatidana Pemuda Pancasila Kutai Timur menanggapi laporan yang masuk dari ranting Mahatidana Kecamatan Bengalon Desa Sekerat, mengenai ketimpangan dan dampak sosial serta hukum yang terjadi pada masyarakat setempat.
Ketua MPC Koti Mahatidana Kutim Johar menerangkan, jika ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian organisasinya bersama masyarakat setempat, mengenai kegiatan dari PT Kobexindo Cement yang dinilai berdampak pada aspek sosial dan aspek hukum.
Ia tidak setuju kalau tambang sebesar PT Kobexindo Cement tidak memiliki hauling (jalan angkut, red) sendiri untuk membawa material tambangnya. Selain itu harus ada kejelasan data mengenai titik letak kegiatan tambang.
“Jalur tambang yang melintasi jalur jalan masyarakat, belum ada kajian terkait aspek sosial dan hukum. Harus dipertimbangkan aspek tersebut, jangan sampai korbannya ialah masyarakat. Sehingga jangan ada tendensi atau konspirasi dari oknum-oknum tertentu, baik pemerintahan atau DPR,” ujarnya pada Sabtu (19/9/2023) malam.
Ia menambahkan, MPC KOTI Mahatidana PP Kutim mendapat laporan dari anak Ranting PP dan Masyarakat Desa Sekerat, terjadinya ketimpangan social dan aspek hukum yang terjadi di desa tersebut. Dalam hal tersebut, penambangan material untuk keperluan Pembangunan dan aktifitas lainnya, pihak Perusahaan jalan umum yang sering di pergunakan Masyarakat sekitar.
Selanjutnya mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) pada perusaaan tersebut, harus diperhatikan dengan serius oleh pemerintah kabupaten. Dimana harus ada kontrol mengenai jumlah TKA di PT Kobexindo Cement, sehingga terserap dengan jelas tenaga kerja lokal daerah. Bagaimanapun tenaga kerja lokal banyak pula yang memiliki skill mumpuni.
“Dari pantauan saya, hampir 90 persen menggunakan TKA. Tenaga lokal dapat dichek disana, lokal disini adalah Kalimantan khususnya Kutai Timur. Dapat dikatakan masih minim, walau ada perekrutan karyawan untuk warga desa. Tetapi kita jangan lengah, hal ini harus dikawal,” harapnya.
Diterangkannya lebih lanjut, jika MPC KOTI Mahatidan PP tidak anti asing maupun investasi asing. Namun bagaimana ormas tersebut berusaha mendorong aktivitas yang benar, sesuai dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
“Itu pernyataan sikap dari kami. Apabila tidak diindahkan, maka saya selaku Ketua MPC KOTI Mahatidana Pemuda Pancasila Kutai Timur akan memimpin dan turun kelapangan untuk menghentikan aktivitas tersebut,” jelas Johar. (Wal)
