Sangatta — Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, meminta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) agar turun tangan mengawasi persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang terjadi di Sangatta, Kutai Timur.
Hal itu disampaikan Mahyunadi saat memberikan sambutan dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kutim yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, pada Selasa (3/6/2025).
“Kita bicara soal hal yang ada di depan mata, yang sampai saat ini belum bisa kita kendalikan, yaitu antrean panjang BBM (solar) yang terjadi setiap hari,” ungkap Mahyunadi yang akrab disapa Unad.
Ia mencontohkan penanganan yang dilakukan di Balikpapan saat mengalami kelangkaan BBM. Menurutnya, saat itu DPRD Balikpapan langsung memanggil pihak Pertamina untuk meminta penjelasan.
“Sementara di Kutim, seolah kita tutup mata. Antrean panjang dibiarkan begitu saja. Masa tim TPID kita membiarkan hal ini? Kalau kita tidak bisa mengendalikan, lalu apa hasil rapat kita ini? Apa output-nya? Minimal, kalau tak bisa menghentikan antrean, ya kurangi lah,” tegasnya.
Selain itu, mantan Ketua DPRD Kutim periode 2014–2019 ini juga menyoroti dugaan adanya permainan dalam pendistribusian BBM jenis solar. Ia mengungkapkan adanya ketidakadilan dalam pembagian kupon solar kepada asosiasi truk di Sangatta.
“Beberapa waktu lalu saya didatangi beberapa asosiasi truk di Sangatta. Mereka mengeluhkan antrean panjang dan pembagian kupon solar yang tidak adil. Ada satu asosiasi yang mendapat 40 kupon per hari, sementara asosiasi lain hanya mendapat 4 atau 2 kupon,” sebut Mahyunadi.
Ia menegaskan agar distribusi BBM diawasi lebih ketat agar tidak terjadi praktik yang merugikan pelaku usaha transportasi di Kutim.
Mahyunadi berharap agar kelangkaan solar tidak dianggap sebagai persoalan rutin yang dibiarkan begitu saja. Ia menekankan perlunya koordinasi lintas sektor, terutama antara pemerintah daerah, TPID, dan Pertamina, untuk mencari solusi konkret.
“Kalau kita hanya diam, masyarakat yang akan terus dirugikan. Ini soal kebutuhan dasar, bukan hal sepele,” tutupnya. (IA)
.
