Fenomena dualisme kepemimpinan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kembali menjadi sorotan, tak hanya di tingkat nasional, tetapi juga kini merembet hingga ke daerah, termasuk di Kabupaten Kutai Timur.
Dualisme ini menimbulkan kebingungan di tengah organisasi kepemudaan (OKP) lokal yang selama ini bernaung di bawah panji KNPI sebagai rumah besar pemuda Indonesia.
Namun, konflik seperti ini bukan hal baru. Sejak didirikan pada 23 Juli 1973, KNPI semula menjadi simbol pemersatu berbagai organisasi kepemudaan lintas ideologi, agama, dan latar belakang. Selama lebih dari tiga dekade, KNPI berdiri kokoh dengan satu kepengurusan tunggal yang solid di tingkat pusat.
Akar persoalan mulai muncul pada 2008, ketika hasil Kongres KNPI XIII di Jakarta memicu ketidaksepakatan internal. Meski sempat diredam, bara konflik terus membara.
Puncaknya terjadi pada Kongres XIV KNPI di Papua, Desember 2015, ketika muncul dua kepengurusan, satu dipimpin oleh Fahd El Fouz A Rafiq, satu lagi oleh Mustafa Kamal. Sejak saat itu, dualisme kepengurusan KNPI resmi terbuka ke hadapan publik.
Tak berhenti di sana, pada 2018 hingga 2021, konflik internal KNPI semakin kompleks. Tiga figur—Fahd A Rafiq, Haris Pertama, dan Noer Fajrieansyah sama-sama mengklaim sebagai Ketua Umum DPP KNPI hasil kongres berbeda. Masing-masing didukung oleh sejumlah OKP besar, yang justru menambah kabut tebal dalam kepemimpinan pemuda nasional.
Upaya penyatuan sempat digagas pada 2021 dan mencapai puncaknya dalam Kongres XVI KNPI di Maluku Utara tahun 2022.
Haris Pertama terpilih kembali sebagai Ketua Umum dengan deklarasi dukungan dari beberapa faksi. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dualisme bahkan pluralisme dan masih menyisakan jejak di banyak daerah, termasuk di Kutai Timur.
Kini, pemuda Kutai Timur menghadapi tantangan yang sama: bagaimana menyikapi dan merespons konflik internal KNPI ini dengan bijak, tanpa mengorbankan semangat persatuan dan peran strategis pemuda dalam pembangunan daerah.
