Berita Pilihan

DPRD Kutai Timur Dorong Penanganan Banjir, Lakukan Konsultasi ke PUPR Provinsi Kaltim

673
×

DPRD Kutai Timur Dorong Penanganan Banjir, Lakukan Konsultasi ke PUPR Provinsi Kaltim

Sebarkan artikel ini

SAMARINDA  – Persoalan banjir yang terus melanda wilayah Kutai Timur kini menjadi fokus utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim. Tak ingin hanya menampung keluhan warga, para legislator mengambil langkah aktif dengan melakukan konsultasi langsung ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua DPRD Kutai Timur Jimmi, S.T., M.T turut serta mendampingi Komisi C DPRD Kutim. Mereka membahas secara menyeluruh rencana penanganan banjir di beberapa wilayah terdampak, terutama di Kecamatan Sangatta, Bengalon, dan Karangan.

Konsultasi ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sebelumnya digelar DPRD Kutim bersama masyarakat terdampak banjir. Dalam pertemuan itu, banyak aspirasi warga yang disampaikan terkait buruknya sistem drainase dan kondisi sungai yang menyebabkan genangan parah setiap kali musim hujan tiba.

Ketua Komisi C, Pandi Widiarto, menyampaikan bahwa kunjungan ke PUPR provinsi menjadi langkah strategis untuk mendorong keterlibatan Pemprov Kaltim dalam mempercepat penanganan banjir.

“Kabar baiknya, tahun ini akan ada penanganan terhadap sungai-sungai yang selama ini jadi langganan banjir di Sangatta dan Bengalon. Ini tentu hasil sinergi antara DPRD, Pemkab Kutim, dan Pemprov Kaltim,” ungkap Pandi.

DPRD Kutim mendorong agar segera dilakukan langkah teknis, seperti pengerukan sungai, normalisasi drainase, hingga pembangunan sistem pengendalian air, agar banjir tidak lagi menjadi ancaman rutin bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Kutim Jimmi menegaskan bahwa keberpihakan pada rakyat harus diwujudkan dalam aksi nyata, bukan hanya janji di ruang rapat.

“Kita ingin masalah ini selesai secara menyeluruh, bukan tambal sulam. Kehadiran kita ke PUPR Kaltim adalah bentuk keseriusan DPRD dalam mengawal hak dasar masyarakat,” tegasnya.

Melalui kunjungan ini, DPRD Kutim berharap ada percepatan program infrastruktur dari provinsi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di daerah, khususnya yang kerap terdampak banjir. “Mari kita doakan dan kawal bersama. Semoga ikhtiar ini membuahkan hasil terbaik bagi warga Kutim,” tutup Pandi. (wal)