SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) terus melakukan upaya strategis untuk memperkuat sektor pertanian dan peternakan sebagai fondasi utama ketahanan pangan daerah. Strategi ini mencakup evaluasi berkala, pembinaan berkesinambungan, serta pengembangan model kemitraan yang mampu beradaptasi terhadap tantangan sumber daya manusia dan lingkungan di lapangan.
Kepala Dinas TPHP Kutim, Dyah Ratnaningrum, menjelaskan bahwa sektor peternakan ayam broiler menjadi salah satu fokus pembinaan. Pihaknya baru-baru ini mengundang para pelaku usaha ayam potong untuk membahas isu-isu krusial, mulai dari perizinan, mekanisme kemitraan, hingga langkah-langkah mitigasi dampak lingkungan. Dyah menyebut mayoritas peternak di Kutim beroperasi sebagai plasma atau mitra binaan dari perusahaan besar seperti Charoen Pokphand dan Japfa Comfeed, yang sudah menyediakan pasar dan pendampingan.
“Peternak ayam broiler di Kutim ini kebanyakan merupakan plasma atau mitra binaan perusahaan besar seperti Charoen Pokphand dan Japfa Comfeed. Jadi sistemnya kemitraan, mereka sudah memiliki pasar dan pendampingan,” ujar Dyah saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (13/11/2025).
Menurut Dyah, forum dengan peternak tidak hanya menjadi ajang pembinaan, tetapi juga sarana pemetaan potensi usaha. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh kegiatan peternakan berjalan dengan prinsip keberlanjutan serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
“Kami lakukan pembinaan agar pengelolaan kandang lebih baik, terutama dalam memanfaatkan limbah ternak sehingga tidak menimbulkan bau dan gangguan bagi masyarakat sekitar,” jelas Dyah.
Sementara itu, pada sektor peternakan sapi, Dyah mengungkapkan bahwa populasi sapi besar di Kutim saat ini mencapai sekitar 15 ribu ekor, menurun drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya akibat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang melanda sejak 2021.
“Sebelum PMK, populasi sapi di Kaltim mencapai 110 ribu ekor. Setelah wabah, turun jadi 57 ribu ekor. Kutim masih bertahan di angka 15 ribu,” tuturnya.
Untuk mengembalikan populasi ternak, Dinas TPHP Kutim gencar mendorong program inseminasi buatan (IB). Tahun ini tercatat hampir seribu kelahiran baru di sejumlah kecamatan. Selain itu, pemerintah daerah juga menambah pasokan sapi dari luar daerah guna memenuhi kebutuhan daging lokal yang mencapai 5.000 ekor per tahun. Sementara produksi internal baru menyentuh sekitar 1.500 ekor.
“Dari populasi 15 ribu itu, yang bisa dipotong hanya sekitar 10 persen atau 1.500 ekor per tahun. Sisanya masih kita datangkan dari luar daerah,” katanya.
Dyah menilai, tantangan mendasar dalam sektor peternakan Kutim ialah minimnya pelaku usaha utama. Mayoritas masyarakat masih menjadikan beternak sebagai pekerjaan sambilan, berbeda dengan di Pulau Jawa yang telah menjadikannya mata pencaharian pokok.
“Wilayah kita ini sebenarnya subur dan sangat potensial untuk pakan ternak. Tapi karena peluang kerja di sektor lain juga terbuka luas, tidak banyak masyarakat yang menjadikan peternakan sebagai usaha utama,” tuturnya.
Kendati demikian, ia optimistis geliat peternakan di Kutim akan semakin menjanjikan. Dukungan teknologi inseminasi buatan, sistem kemitraan perusahaan, serta minat investor lokal diyakini mampu mempercepat pertumbuhan subsektor ini.
“Kalau ada investor lokal yang mau menanamkan modalnya di bidang peternakan, peluangnya luar biasa. Lahan kita luas, pakan melimpah, dan pasarnya jelas, baik untuk memenuhi kebutuhan di Kutai Timur maupun daerah sekitar seperti Bontang,” pungkas Dyah. (adv)
