SANGATTA – Konsumsi energi di Kutai Timur (Kutim) yang melampaui alokasi kuota resmi memicu desakan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim. Instansi ini secara resmi meminta Pertamina dan pemerintah pusat untuk mempertimbangkan penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM), mengingat status Kutim sebagai wilayah industri sekaligus jalur lintasan antarkabupaten dan antarpovinsi yang padat.
Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Pembahasan Penerapan Aplikasi XSTAR dan penanganan kelangkaan BBM yang diselenggarakan di Ruang Panel DPRD Kutim, Selasa (18/11/2025).
Pengawas Perdagangan Dalam Negeri Ahli Muda Disperindag Kutim, Ahmad Doni Erfiyadi, menjelaskan bahwa tingginya aktivitas daerah membuat kuota BBM yang diterima Kutim saat ini tidak lagi memadai. Ia mencontohkan kondisi krusial di wilayah pedalaman.
“Kami berharap kuota Kutim bisa ditambah. Khusus SPBU Muara Bengkal, mereka melayani lima kecamatan sekaligus, padahal kuota yang diterima sangat terbatas. Ini harus menjadi prioritas segera,” ujar Doni dalam rapat tersebut, menekankan perlunya solusi jangka panjang.
Doni juga menyoroti adanya masalah distribusi yang bersifat sementara, namun berdampak besar pada antrean. Keterlambatan pasokan Pertamax yang diangkut oleh kapal tanker, kata Doni, telah memicu perubahan pola konsumsi.
“Kendaraan roda dua dan roda empat yang biasanya memakai Pertamax terpaksa beralih membeli Pertalite. Perubahan mendadak ini berpotensi memicu antrean panjang jika tidak diantisipasi,” jelasnya.
Menurut Disperindag, meskipun pasokan Pertamax saat ini sudah tiba, distribusinya tidak dapat dilakukan secara serentak, melainkan bergiliran ke setiap SPBU di Sangatta. Oleh karena itu, Disperindag menilai penambahan kuota BBM harus dipertimbangkan sebagai langkah strategis jangka menengah, sementara penerapan aplikasi XSTAR dan pengaturan distribusi yang lebih ketat dijadikan solusi jangka pendek agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.
Rapat yang dihadiri DPRD, Pertamina, perwakilan kecamatan, serta sejumlah dinas teknis ini diharapkan menghasilkan sinkronisasi kebijakan lintas lembaga guna meredam potensi krisis BBM di Kutim. (adv)
