Berita

Isu Jual Beli Proyek Rp600 Miliar Guncang Kutim, Pengusaha Desak Aparat Hukum Turun Tangan

684
×

Isu Jual Beli Proyek Rp600 Miliar Guncang Kutim, Pengusaha Desak Aparat Hukum Turun Tangan

Sebarkan artikel ini

SANGATTA – Isu miring terkait rumor jual beli proyek senilai Rp600 miliar yang mencatut nama Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, dan Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (P2EP) Bappeda Kutim, Marhadin, menuai reaksi keras dari kalangan pengusaha daerah.

Dewan Presidium Pengusaha Kutim Hebat (DPWKH) menanggapi isu ini sebagai berita bohong (hoaks) yang dilempar ke publik untuk kepentingan kelompok tertentu.

Juru bicara DPWKH yang juga menjabat sebagai Ketua II, Abdul Haris, mengecam keras beredarnya berita bohong tersebut. Ia menyebut, informasi yang tidak tervalidasi itu sangat mengganggu kondusivitas daerah hingga membuat para pengusaha dan investor merasa tidak nyaman.

“Ini sangat mengganggu pembangunan. Saya takut ini Haji Herman (nama yang disebut dalam rumor) ini siapa tahu cuman ceritanya aja, dongeng aja,” ungkap Abdul Haris, Kamis (20/11/2025).

Desakan Klarifikasi Terbuka dan UU ITE

Haris mendesak pemerintah daerah untuk memberikan klarifikasi terbuka dan melibatkan aparat penegak hukum, mengingat penyebaran berita bohong yang menyebut identitas seseorang merupakan pelanggaran serius berdasarkan Undang-Undang ITE.

“Kami perlu teman-teman wartawan telusuri itu media yang keluarkan berita itu, sumbernya dari mana? Jangan buat kita ini resah. Kita ini kontraktor resah, teman-teman media resah. Ayo kita sama-sama diskusi, kita cari di mana dia,” tegasnya.

Ia melanjutkan, “Harusnya pemerintah hari ini juga terbuka. Yang disebutkan namanya di situ, panggil wartawan, jelaskan. Panggil juga aparat, karena Undang-Undang ITE jelas. Kalau membuat berita bohong dan menyebutkan nama, itu ancamannya pidana. Pemerintah ini harus jelas.”

Haris menekankan pentingnya menjaga etika, keterbukaan, dan sikap elegan dalam menghadapi isu yang dapat mengganggu iklim usaha di Kutim, demi mewujudkan pembangunan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Bantahan Resmi dari Bupati

Sementara itu, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman telah memberikan klarifikasi resmi mengenai isu tersebut. Ia dengan tegas membantah tudingan liar yang mencatut namanya.

“Sebenarnya saya tidak ingin menanggapi, itu hoaks dan tidak benar,” tegas Ardiansyah saat ditemui awak media, Kamis (13/11/2025).

Menurutnya, pemberitaan tersebut bukan hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi menciptakan keresahan masyarakat serta merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Bupati meminta masyarakat lebih bijak dan tidak langsung percaya pada kabar yang belum terverifikasi, serta memastikan sumber informasi berasal dari kanal resmi pemerintah.