SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) meluncurkan program Rencana Aksi Daerah (RAD) Strategi Anti Anak Tidak Sekolah (Sitisek) sebagai upaya serius untuk meningkatkan minat pendidikan dan mengatasi krisis Anak Tidak Sekolah (ATS). Program ini diluncurkan secara resmi sebagai bagian dari aksi proyek perubahan (Proper).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, menjelaskan bahwa program ini menggandeng akademisi dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Sitisek dirancang dengan pendekatan holistik, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi “Kutai Timur Hebat 2045” dan Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 4 tentang pendidikan berkualitas.
“Melalui berbagai kebijakan yang sudah kita lakukan, termasuk alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen lebih dari APBD, itu semua menjadi bagian penting untuk bisa menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita,” ujar Mulyono saat peluncuran program Sitisek di Royal Victoria Hotel, Sangatta Utara, Jumat (21/11/2025).
Bupati Mendesak Validasi Data Cepat
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, secara tegas menekankan pentingnya akurasi data untuk mendukung setiap kebijakan pendidikan. Data Anak Tidak Sekolah (ATS) yang masih menjadi polemik di tengah masyarakat harus segera diverifikasi.
“Saya minta Dinas terkait untuk segera melakukan validasi data di lapangan. Dan jangan sampai ini menjadi polemik berkepanjangan. Ini tidak bisa menunggu lagi,” tegas Bupati.
Ardiansyah Sulaiman melanjutkan, pemerintah daerah memiliki komitmen serius untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui sektor pendidikan. Peningkatan dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun non-formal yang saat ini terus ditingkatkan, mencakup perbaikan sarana dan prasarana, serta pemberian bantuan langsung kepada civitas pendidikan.
Dengan peluncuran Sitisek dan penekanan pada akurasi data, Pemkab Kutim berharap dapat menghilangkan hambatan pendidikan dan memastikan setiap anak di Kutim mendapatkan haknya untuk mengakses pendidikan. (adv)
