SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tengah gencar mengupayakan penambahan fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) negeri. Langkah ini diambil untuk mengimbangi tingginya pertumbuhan populasi anak setiap tahun, yang saat ini membuat jumlah PAUD swasta jauh lebih mendominasi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) Disdikbud Kutim, Heri Purwanto, mengungkapkan bahwa usulan pembangunan fasilitas PAUD baru dari masyarakat cukup tinggi tahun ini.
“Untuk PAUD negeri, tahun ini sudah ada usulan. Itu banyak usulannya dari masing-masing kecamatan. Di Sangkulirng ada mengusulkan satu, kemudian di Kaliorang itu dua, kemudian di Batu Ampar ada mengusulkan sampai tiga. Mungkin semua di kecamatan rata-rata mengusulkan,” ujar Heri.
Heri Purwanto menjelaskan Disdikbud Kutim berkomitmen mengakomodasi semua usulan penambahan sekolah. Namun, ia menekankan bahwa rencana pembangunan harus tetap mempertimbangkan ketersediaan tenaga pengajar yang memadai.
“Kita akomodir, tapi dengan melihat ketersediaan ketenagaannya. Itu yang penting. Nanti ada sekolahnya, enggak ada gurunya, kan repot lagi,” tegasnya.
Selain masalah kuantitas, ia juga menyoroti kendala regulasi penempatan guru, terutama bagi tenaga P3K, yang terikat aturan sehingga sulit dipindahkan ke lokasi sekolah baru yang sangat membutuhkan. Permasalahan ini harus segera dicari solusinya agar fasilitas yang dibangun tidak sia-sia.
Heri mengakui, kurangnya fasilitas PAUD negeri seringkali menjadi alasan masyarakat terpaksa menyekolahkan anaknya di lembaga swasta.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Disdikbud berupaya tidak hanya menambah jumlah sekolah, tetapi juga meningkatkan kapasitas tampung di lembaga yang sudah ada.
“Solusinya itu, daripada membangun baru, mendingan menambah ruang kelas baru (RKB). Kalau kemarin mungkin cukup menerima 50-60 siswa, kalau kita bangun RKB, kapasitasnya meningkat,” jelas Heri.
Menurut Heri, menambah RKB menjadi solusi yang lebih efisien dibandingkan membangun gedung baru, yang bisa memunculkan masalah baru terkait lahan. Namun demikian, ia menambahkan bahwa masalah lahan sebenarnya tidak terlalu besar karena banyak usulan berasal dari pemerintah desa yang siap menghibahkan tanahnya untuk fasilitas umum. Disdikbud Kutim akan terus berupaya mencari solusi yang paling efektif dan efisien demi memenuhi kebutuhan pendidikan anak usia dini di Kutim. (adv)
