SANGATTA – Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang kini disandang oleh 21 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kutai Timur (Kutim) tidak serta-merta menyelesaikan isu kekurangan tenaga medis. Meskipun memiliki keleluasaan untuk melakukan rekrutmen dokter secara mandiri, fasilitas kesehatan di wilayah pedalaman Kutim masih kesulitan mengisi formasi kosong, terutama untuk dokter gigi dan dokter umum.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim, Sumarno, dalam keterangan pers di sela-sela kegiatannya (doorstop), mengungkapkan bahwa tantangan terbesar saat ini bukanlah pada aspek pembiayaan rekrutmen, melainkan pada rendahnya minat para profesional medis untuk bertugas di daerah terpencil. Status BLUD memang memberikan fleksibilitas untuk mendatangkan tenaga medis melalui skema pembiayaan internal, namun faktor geografis dan personal menjadi penghambat utama.
“Kadang-kadang ada dokter yang tidak mau ditempatkan di pedalaman. Itu kendalanya,” ujar Sumarno, menjelaskan bahwa resistensi penempatan ini menghambat upaya Dinkes dalam memenuhi standar ideal personel Puskesmas.
Akibat minimnya minat penempatan, beberapa formasi tenaga kesehatan di Puskesmas belum terpenuhi sesuai standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Standar ideal tersebut mencakup minimal satu dokter gigi, dua dokter umum, serta tenaga analis, apoteker, perawat, dan bidan yang memadai.
Kondisi ini paling terasa di Puskesmas Batu Ampar dan Puskesmas Rantau Pulung. Keduanya hingga kini belum memiliki dokter gigi, dan Rantau Pulung juga sempat mengalami kekurangan dokter umum.
Meskipun demikian, Sumarno memastikan bahwa formasi dokter gigi dan dokter umum baru dijadwalkan bertugas di Rantau Pulung tahun ini.
Di tengah tantangan rekrutmen mandiri, Dinas Kesehatan Kutim masih sangat mengandalkan dukungan dari program Nusantara Sehat (NS) yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan. Tenaga medis dari program ini kembali ditempatkan di beberapa Puskesmas terpencil seperti Sandaran, Karangan, dan Muara Wahau pada tahun ini.
“Tenaga Nusantara Sehat ini sangat membantu. Kalau tidak ada, kami kewalahan. Mereka digaji langsung oleh Kemenkes, bukan dari Dinas Kesehatan,” tegasnya.
Sumarno mengakui bahwa meski Puskesmas telah memiliki keleluasaan pengelolaan melalui BLUD, tantangan pemerataan tenaga kesehatan masih menjadi pekerjaan jangka panjang. Dinkes Kutim berharap kombinasi antara rekrutmen mandiri yang diperkuat dan dukungan dari program pemerintah pusat dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah pedalaman secara bertahap. (adv)
