SANGATTA — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur memastikan bahwa honor tenaga pendidik honorer atau non-ASN pada anggaran tahun 2026 tidak mengalami kenaikan. Kepala Disdikbud Kutim, Mulyon, menegaskan bahwa besaran kehormatan yang diterima para guru masih akan mengikuti nilai yang berlaku pada tahun sebelumnya.
Menurut Mulyon, keputusan untuk mempertahankan besaran honor ini diambil karena belum adanya kebijakan resmi dari pemerintah pusat terkait penyesuaian honorarium tenaga pendidik non-ASN. Di sisi lain, kondisi anggaran daerah juga belum menunjukkan perubahan signifikan yang dapat membuka ruang untuk peningkatan honor. “Belum ada tertanam, kita samakan saja dengan tahun sebelumnya,” ujar Mulyon.
Ia menjelaskan bahwa skema pembayaran honor bagi guru honorer di Kutai Timur dilakukan berdasarkan pembagian wilayah ke dalam tujuh zona pengugasan. Hal ini menyebabkan besaran kehormatan bervariasi, dengan rata-rata berkisar antara Rp1.275.000 hingga Rp2.700.000 per bulan, tergantung lokasi tugas masing-masing tenaga pendidik.
Mulyon menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak berarti pengurangan hak-hak finansial guru kehormatan. Ia memastikan bahwa Disdikbud terus berupaya mencari peluang peningkatan kesejahteraan jika kondisi fiskal daerah memungkinkan. “Kita tidak mengurangi, kalau bisa ditambah malah bagus. Tapi kondisi saat ini belum memungkinkan,” katanya.
Lebih lanjut, ia berharap pemerintah di masa mendatang dapat mempertimbangkan peningkatan honorarium, mengingat kebutuhan hidup dan beban kerja guru honorer yang terus meningkat dari waktu ke waktu.
“Guru honorer masih sangat dibutuhkan. Jadi kalau nanti ada kesempatan untuk menaikkan, tentu akan kita dorong,” tutupnya.
Disdikbud Kutim menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kesejahteraan guru honorer, sebagai bagian penting yang menopang keberlangsungan sistem pendidikan di Kutai Timur. (Adv)
