Sangatta, Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) dan Karang Taruna Kutai Timur, mengadakan konsolidasi dengan seluruh elemen masyarakat setempat, di Hotel Royal Victoria, kamis (24/8) malam.
Konsolidasi tersebut digelar untuk menyikapi pemangkasan anggaran APBD Kutim dari Pemerintah pusat sebesar Rp 1,4 Triliun dan menyikapi surat instruksi Bupati Kutim Ismunandar perihal menghentikan proses pembayaran sejumlah pembangunan maupun program pemberdayaan karena ‘tercekik’ defisit anggaran yang dialami hampir setiap daerah.
Ketua Karang Taruna Kutim Kutim Alim Bahri menngungkapkan, tujuan diadakan forum konsolidasi tersebut untuk mencari solusi yang mungkin dapat membantu pemda keluar dari per masalahan tersebut.
“Ada dua coba yang kami (Karang Taruna) diskusikan dengan KNPI. Pertama yang kita mau sikapi terkait Perpres nomor 66 tertanggal 29 Juli 2016. Kenapa anggaran APBD kita bisa dipangkas sebesar Rp 1,4 triliun?,”sebut Alim saat memberikan sambutan
“Mudah mudahan diantara kita (peserta diskusi) disini ada yang memberikan penjelasan,tambahnya
Lebih lanjut dia mengatakan, masalah kedua yang akan disikapi secara bijaksana, terkait dengan surat instruksi bupati yang menghentikan proses pembayaran sejumlah pembangunan di Kutim.
Menurutnya, surat instruksi bupati tersebut menimbulkan beda pendangan antara pihak kontraktor dengan SKPD, dalam menjabarkan tiga poin yang ada dalam surat bupati tersebut.
“Prediksi saya, bahwa mungkin ada mis komunikasi, kalau misalnya tidak ada pemahaman yang sama dalam menyikapi surat instruksi bapak bupati Kutai Timur,”sebutnya.
Alim lebih lanjut menambah, pihaknya sudah meminta penjelasan Bupati Ismunandar. Namun, hingga saat ini dia belum mendapatkan penjelasan dari orang nomor satu di Kutim itu.
Konsolidasi yang dimulai sekira pukul 20.00 wita, dihadiri oleh kepala dinas PU Aswan dini dan sedikitnya dihadiri kurang lebih 100 orang yang terdiri dari perwakilan dari Ormas, Perwakilan Kamar dagang dan Industri, Organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, Tokoh pemuda, tokoh agama serta perwakilan dari beberapa LSM di Kutim.
Dari Hasil hasil diskusi tersebut, hasilnya akan disampaikan ke Bupati dan DPRD Kutim untuk dijadikan sebagai rekomendasi,”Sebenarnya hari ini, murni kita akan mendorong satu rekomendasi langsung dari masyarakat. Kita sebenarnya masyarakat ditantang mengeluarkan rekomendasi untuk pemerintah. Dan nantinya rekomendasi ini akan kita bawah ke bupati dan DPRD Untuk diperjuangkan di pusat“katanya
(TU)
