WARTAKUTIM.co.id, SANGATTA. Pemerinta Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mulai tahun ini akan merogok kocek cukup dalam untuk membayar proyek tahun jamak atau (multi years). Seperti tahun ini, meskipun baru akan membayar down payment (DP) atau uang muka, namun pemerintah telah menyiapkan anggaran senilai Rp150 miliar, untuk membayar kontraktor bagi puluhan proyek tahun jamak senilai total Rp1,3 triliun.
“Tahun ini kami menyiapkan anggaran Rp150 miliar untuk membayar DP proyek tahun jamak,” kata Sekertaris Kabupaten (Sekkab) kutim, Irawansyah, pada wartawan dua lalu.
Dikatakan, meskipun yang dibayarkan belum mencukuoi karena keadaan keungan, namun pihaknya yakin para kontraktor ini akan melaksanakan proyek hingga tuntas. Hal ini karena kontraktor pemenang lelang, telah menandatangani kontrak.
“Jadi, kontraktor pasti kerjakan sampai tuntas. Sementara pembayarannya, kita bayar bertahap, hingga tahun 2021,” kata Irawansyah.
Dikatakan, karena proyek membutuhkan dana yang besar, sementara pembayaran dilakukan bertahap, karena itu, memang pemerintah memilih kontraktor yang siap dari segi modal. “DP ini syarat saja, tapi pekerjaan harus tuntas dengan menggunakan modal kontraktor,” katanya.
Seperti diketahui, pemkab kutim dan DPRD Kutim menyepakati pembangunan berbagai fasilitas dengan skema tahun jamak senilai Rp1,3 trilun. Beberapa proyek yang akan dikerjakan antara lain lanjutan jalan ring road APT Pranoto- Jalan Soekarno-Hatta. Lanjutan pembangunan pelabuhan Kenyamukan dan berbagai proyek lainnya, yang dianggap sangat mendesak, namun karena keterbatasan anggaran, maka harus dibangun dengan skema tahun jamak.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kutim Yulianus Palangira mengakui, DPRD menyepakati pembangunan proyek tahun jamak senilai Rp1,3 triliun, karena proyek ini sangat dibutuhkan masyarakat, sementara pemerintah tidak punya cukup anggaran untuk membangun sekaligus. Karena itu, dibangun dengan skema tahun jamak, karena dengan cara ini, tidak perlu menunggu anggaran, hanya akan dicicil. “Rencananya, tiap tahun, pemerintah akan menyiapkan anggaran Rp350 miliar untuk bayar utang proyek tahun jamak ini, hingga masa bakti bupati-wakil bupati berakhir tahun 2021,” jelas Palangiran. (jn)
