JAKARTA : Tampil dalam dalam acara Kupas Kandidat yang menjadi program stasiun TVRI Pusat yang disiarkan secara nasional, Kamis (7/6/2018), pasangan Rusmadi Wongso – Irjen Pol (Purn) Safaruddin disebut sebagai pasangan ideal oleh Prof Dr R Siti Juhro, pakar politik dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).
“Ini pasangan ideal. Ada background (latar belakang, red) Sekda dan Polda. Luar biasa. Satunya paham perencanaan dan satunya lagi menjaga keamanan dan stabilitas Kalimantan Timur,” ucap Siti Juhro.
Sebelum bertanya, di layar televisi ditampilkan Indek Demokrasi tahun 2011-2016. Ada 3 garis yang menunjukkan angka-angka terkait indek aspek politik, hak-hak sipil dan yang ketiga menyangkut institusi demokrasi lokal. Di situ terlihat adanya trend penurunan, yang menurut istilah Siti Juhro kurang tinggi. Angka indek aspek institusi demokrasi lokal menunjukkan 60.36, padahal di daerah lain sudah 78 lebih.
“Tadi kita melihat indek demokrasi di kaltim. Saya ingin bertanya, dalam konteks institusi demokrasi, tidak hanya DPRD tetapi birokrasi sebagai mesin penggerak pembangunan di Kalimantan Timur itu penting sekali. Dalam konteks itu saya ingin dijelaskan, bagaimana kinerja sesuai dengan Tupoksi sebagai Gubernur jika lulus nanti dalam menggerakkan institusi pemerintahan kapupaten dan kota-kota?
Menjawab pertanyaan itu, Rusmadi mengatakan persoalan yang dihadapi selama ini adalah pembangunan oleh pemerintah provinsi dan pembangunan oleh pemerintahan kabupaten/kota. Pembangunan itu bukan saja tanggungjawab pemerintah provinsi, tapi juga tanggungjawab pemerintahan kabupaten/kota. Tidak boleh jalan sendiri-sendiri.
“Pemerintah kabupaten dan kota harus tunduk pada perencanaan pemerintahan pusat maupun provinsi, baik jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga target-target itu bisa dicapai sesuai keinginan perencanaan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi,” ujar Rusmadi.
Belum selesai dengan jawaban itu, Siti Juhro langsung mencecar pertanyaan baru; “Baik, kalau dievaluasi pemerintahan yang lalu, apakah sinerji itu antara pemprov dan pemkab/pemkot sudah berjalan?
