WARTAKUTIM.CO.ID – Dibentuk sejak tahun 1999, Kabupaten Kutai Timur terus berbenah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan baik untuk daerah pesisir dan pedalaman. Diluar makin terus berkembang menuju pada arah yang lebih baik dari tahun ke tahun. Namun hal yang paling penting dari itu semua, ialah bagaimana upaya membuka keterisoliran jalan penghubung antar kecamatan dan desa harus terus dilakukan.
Upaya pembukaan keterisoliran berlangsung sejak jaman Bupati Awang Faroek Ishak, Isran Noor, hingga Ismunandar, dengan dibangunnya jalan hingga jembatan-jembatan penghubung antar wilayah. Namun tentu ada beberapa kecamatan yang hingga sekarang, yang akses jalannya sulit ditembus dengan jalur darat. Kalaupun bisa ditembus, namun membutuhkan waktu tempuh yang memakan waktu lama.
Sehingga hal ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR, red) bagi Pemkab Kutim dibawah pimpinan Bupati Ismunandar dan Wakil Bupati Kasmidi Bulang. Yakni bagaimana dapat mengintegrasikan jalan kecamatan dengan jalan-jalan desa, agar memudahkan petani-petani dalam mengangkut hasil panen di sektor pertanian dan perkebunan.
Hal yang menjadi perhatian H. Sobirin Bagus, anggota DPRD Kutim yang duduk di Komisi B Bidang Pembangunan. Menurutnya cara mempercepat pemerataan pembangunan kesejahteraan masyarakat ialah dengan membangun jalan penghubung antar desa, dengan kualitas sedang dan memadai. Sehingga mobilitas warga untuk keluar dan masuk ke desa jadi mudah dan berdampak untuk menekan besaran biaya angkut produk pertanian, karena ketiadaan jalan ataupun juga kerusakan jalan yang parah.
“Pembangunan jalan antar desa, jelas harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang akan berdampak nyata dalam pemerataan pembangunan di semua wilayah kecamatan. Kita menyadari jika tantangan Kabupaten Kutim terletak pada luas wilayahnya. Yang lebih besar dari Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah Kabupaten sekitar 24 dan 7 Kota,” terang Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kutim ini.
Kutim walaupun hanya terdiri dari 18 Kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 136 desa lebih, namun akibat jarak antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain begitu jauh, begitupun dengan jarak antar desa. Jelas tidak boleh dipandang gampang, namun setidak-tidaknya upaya untuk melakukan percepatan pembangunan jalan penghubung jadi hal yang utama untuk dilakukan.
“Kutim Timur tentu belum bisa disamakan atau disetarakan dengan Provinsi Jawa Barat beserta Kabupaten/Kotanya. Maka yang terpenting sekarang membangun jalan-jalan penghubung dari desa ke desa, dan kecamatan ke kecamatan. Iniah yang DPRD Kutim terus kawal, mengingat masyarakat desa di pedalaman dan pesisir Kutim, mengingingkan hal tersebut,” jelasnya.
Lebih jauh Sobirin Bagus mencontohkan, jarak antara Kecamatan Busang dengan Kecamatan lain disekitarnya sebenarnya tidak terlalu jauh. Namun karena tidak ada jalan tembus lain yang memadai. Sehingga hingga hari ini, untuk menuju ke kecamatan tersebut tetap jauh. Kondisinya makin parah jika musim hujan tiba.
“Kondisi ini diperparah jika musim hujan, maka tetap bisa dilewati dengan cara yang sulit atau bahkan menunggu ketika kondisi jalanan kering atau tidak berlumpur. Belum lagi persoalan tidak ada rambu-rambu jalan, saat orang diluar Kecamatan Busang menuju ke lokasi. Bisa saja harus bolak-balik mutar karena salah jalan, dan bisa sesat,” terangnya.
Walaupun ada perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, namun tidak ada kewajiban yang harus membebankan perusahaan untuk membangun jalan di sekitar lokasi perusahaan tersebut beroperasi. Kalaupun ada, jalan tersebut sekaligus dipergunakan untuk lalu-lintas jalan truck-truck pengangkut kelapa sawit, dan dapat dipergunakan warga untuk menuju lokasi ke kecamatan lain maupun ke Ibukota Kabupaten.
“Perusahan berkewajiban memberikan CSR, namun tidak ada regulasi yang mengatur perusahaan agar harus membangun jalan antar desa atau kecamatan. Namun jika memang mereka memiliki perhatian lebih, itupun dipersilahkan. Tetapi CSR perusahaan, biasanya dikeluarkan dengan pola-pola tertentu dan berkaitan langsung dengan perihal seperti pendidikan dan sosial kebudayaan,” terangnya ketika ditemui. (Wars)
