WARTAKUTIM.CO.ID SANGATTA – Penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kutai Timur, terhadap Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2019 pada Rabu (17/7) dipimpin Wakil Ketua DPRD Yulianus Palangiran dan dihadiri Wakil Bupati Kasmidi Bulang.
Dalam kesempatan tersebut beberapa fraksi di DPRD memberikan pandangan fraksi terhadap usulan tambahan pendapatan oleh Pemkab Kutim sebesar Rp 191,34 milyar dari APBD Murni pada November tahun lalu yang berjumlah Rp 3,35 triliun, dan pada perubahan menjadi Rp 3,55 triliun.
Dimulai dari Fraksi Partai Demokrat, dimana dalam Sidang Paripurna tersebut Harfandi mengungkapkan bahwa APBD merupakan alat untuk menampung berbagai kepentingan publik melalui program-program pembangunan. Berdasarkan Nota Pengantar KUPA dan PPAS Perubahan, pihaknya memandang perlu menyampaikan beberapa hal terkait adanya peningkatan APBD. “Agar dapat pemerintahan dan pelayanan desa dapat diutamakan, harus berorientasi pada kegiatan produktif dan manfaat pada peningkatan SDM, sosial dan ekonomi, ” ungkap Harpandi.
Adapun Fraksi Partai Persatuan Pembangunan diwakili Ali Hasbullah Yusuf, menyebutkan jika harus dilakukan penyesuaian agar tidak menjadi beban bagi Pemkab Kutim. Berdasarkan alasan yang diungkapkan oleh Pemkab Kutim, dengan adanya peningkatan anggaran diharapkan dapat menyelesaikan kewajiban pada tahun-tahun sebelumnya.
